Evaluasi Pilkada, PPP Setuju Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

AKTUALITAS.ID – PPP menyambut positif wacana evaluasi pilkada langsung. Bahkan, PPP setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Jika saat ini pemerintah melalui Mendagri ingin serius melakukan evaluasi terhadap UU Pilkada langsung, kami menyambut positif rencana tersebut. Mari kita bahas bersama-sama dengan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat,” ujar anggota DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi ketika dihubungi, Senin (11/11).

Sikap mengenai pilkada itu sudah menjadi rumusan PPP dari hasil Mukernas. Ada beberapa alasan terkait setujunya PPP.

“Terdapat enam alasan mengapa pilkada dikembalikan melalui DPRD, yakni pilkada berbiaya mahal, pilkada langsung yang dimulai sejak tahun 2005 telah mengantarkan 50% lebih kepala daerah tersangkut perkara hukum, potensial menyuburkan praktik nepotisme,” ujar Arwani.

“Potensial politik uang yang masif serta rawan politik balas budi yakni kepala daerah hanya memerhatikan desa/wilayah yang memenangkan dirinya saja dan pilkada langsung juga terjadi rawan konflik horizontal,” lanjutnya.

Meski menurut Arwani pilkada via DPRD mustahil diterapkan dalam Pilkada 2020, Arwani mengatakan pembahasan harus dilakukan sejak dini. Jadi semua pihak tidak tergesa-gesa menyelesaikan perubahan.

“Meski dari sisi waktu, mustahil pembahasan Revisi UU Pilkada hingga pengesahan dapat diterapkan untuk Pilkada Serentak 2020 mendatang. Di poin ini menjadi peluang bagi seluruh stakeholder untuk turut membahas dan mengkaji rencana perubahan UU Pilkada secara komprehensif dan partisipasi,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.