Relawan Vaksin Positif Covid-19, Komisi IX: Harus Jadi Evaluasi

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan temuan relawan yang melakukan uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac yang positif positif Covid-19 wajib dijadikan bahan evaluasi dan analisa besar terhadap efektivitas vaksin tersebut.

“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan kajian mendalam. Mencari penyebabnya, sehingga uji klinis  vaksin bisa semakin disempurnakan,” ujar Mufida, dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Mufida berharap temuan tersebut tidak membuat upaya uji klinis vaksin dari Sinovac berjalan mundur namun proses vaksin ini harus terus didukung.

Hanya saja, Mufida mengingatkan proses itu harus dilakukan lebih teliti dan diperdalam analisis uji klinisnya dengan strain kondisi yang ada di Tanah Air mengingat vaksin Sinovac ini impor dari negara lain dan fase uji klinisnya dilanjutkan di Indonesia.

“Harus tetap didukung untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Tapi harus lebih teliti. Sehingga diharapkan kuartal pertama 2021 sudah bisa diajukan ke BPOM. Targetnya 70- 80 persen penduduk harus tercover oleh imunisasi nantinya,” kata dia.

Politikus PKS itu menyebut Vaksin Sinovac diharapkan hanya menjadi vaksin antara, sambil menunggu produk bangsa yaitu vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman bekerjasama dengan Biofarma meskipun bersifat jangka panjang.

“Proses penelitian dan pengembangan vaksin milik negeri sendiri harus terus didukung dalam jangka panjang demi semangat kedaulatan vaksin. Kemandirian bangsa dan negara harus terus ditingkatkan,” kata Mufida.

Lebih lanjut, Mufida juga meminta agar privasi para relawan tetap dijaga dan hanya diketahui untuk kepentingan penelitian. Dia mengingatkan, dukungan terhadap pengembangan vaksin bukan lantas dapat dilakukan relaksasi terhadap protokol kesehatan di masyarakat.

Sampai uji klinis berhasil, Mufida meminta ada pengetatan terhadap kepatuhan protokol kesehatan termasuk pemberlakukan PSBB total seperti yang dilakukan DKI Jakarta.

“Dukungan untuk pengembangan vaksin di dalam negeri perlu diperbesar, saat yang sama perlu terus dikampanyekan penerapan protokol kesehatan di massyarakat dan pengetatan penerapan PSBB kembali. Jangan sampai kampanye vaksin ini membuai masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan,” tandasnya. [Jose Tarigan/KBH]