PMII Ancam Turunkan Massa untuk Bubarkan Deklarasi KAMI di Surabaya

AKTUALITAS.ID – Pengurus Cabang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Surabaya siap menurunkan massa untuk membubarkan deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Surabaya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PC PMII Surabaya Nurul Haqqi, Selasa (15/9/2020).

Haqqi sapaan akrabnya menolak keras adanya deklarasi KAMI di Surabaya dan berjanji akan menurunkan massa aksi untuk membubarkan, jika aksi deklarasi KAMI di Surabaya tetap dilakukan.

“Saya mengimbau kepada oknum-oknum penggiat dan patron gerakan deklarasi KAMI ini agar di Surabaya tidak melakukan deklarasi tersebut. Sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam deklarasi tersebut, agar membatalkan deklarasi tersebut sebelum kita selaku mahasiswa PC PMII Surabaya melakukan pembubaran aksi tersebut,” tegasnya.

Tak hanya itu, menurut Haqqi, deklarasi KAMI tersebut bisa menggangu kondusivitas masyarakat Surabaya yang saat ini masih berjuang untuk beradaptasi dengan era baru di masa pandemi Covid-19.

“Saat ini masih dalam kondisi bencana non alam Covid-19, semua sektor dari perekonomian, kesehatan, sosial, keamanan masih terganggu lebih-lebih perekonomian. Maka dari itu, saya menolak keras adanya deklarasi tersebut,” katanya

Haqqi melihat bahwa gerakan itu bermuara pada satu tujuan yaitu akan membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung.

“Jika gerakan ini dibiarkan, maka yang ditakutkan akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang muaranya akan bertujuan untuk makar kepada pemerintahan yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

PMII cabang Surabaya yang saat ini juga mitra kritis pemerintah tetap mengakui pemerintahan yang terpilih secara demokrasi dan secara aturan yang diatur oleh Undang-undang 1945 dan menolak adanya gerakan yang bermuara pada kegiatan makar.

“Kami tidak sepakat jika ada gerakan-gerakan yang kemudian bermuara pada kegiatan makar. Jika memang ada yang salah dengan pemerintah atau ada yang salah dengan birokrasi dalam penyelenggaraan negara silakan dikritik. Silakan disampaikan, karena itu yang biasa kita lakukan karena berpendapat di muka umum juga dilindungi oleh hukum. Namun, jika gerakan itu bermuara pada perpecahan bangsa dengan dalih menyelamatkan Indonesia, saya tidak sepakat,” pungkasnya. [beritajatim]