Berita
PAN: Pelaksanaan Pilkada Sesuai Prosedur Jadi Kunci Kesuksesan Pesta Rakyat
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menyampaikan, bangsa ini sedang membutuhkan legitimasi guna menjalankan roda pemerintahan di setiap daerah. Untuk itu, tak perlu diperdebatkan lagi mengenai seberapa penting melaksanakan Pilkada 2020. Namun, fokus utamanya adalah bagaimana melahirkan pemimpin definitif lewat pesta demokrasi. Harapannya, mampu mengeksekusi secara cepat dan tepat persoalan […]

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menyampaikan, bangsa ini sedang membutuhkan legitimasi guna menjalankan roda pemerintahan di setiap daerah.
Untuk itu, tak perlu diperdebatkan lagi mengenai seberapa penting melaksanakan Pilkada 2020. Namun, fokus utamanya adalah bagaimana melahirkan pemimpin definitif lewat pesta demokrasi. Harapannya, mampu mengeksekusi secara cepat dan tepat persoalan daerah di tengah pandemi Covid-19.
“Mengambil tindakan kedaruratan di daerah itu, membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Tidak bisa dilaksanakan dengan kepemimpinan yang sifatnya temporer,” kata Eddy, dalam acara diskusi virtual yang dinisiasi oleh Pemuda Muhammadiyah, Sabtu (10/10/2020).
Eddy menekankan, keputusan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah bulat, dengan menerapkan protokol kesehatan super ketat. Bila dilaksanakan sesuai prosedur, hal ini diyakini, bakal menjadi kunci kesuksesan pesta rakyat yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang itu.
“PAN pun sudah melakukan protokol kesehatan yang kurang lebih sama, kita tidak hanya sekedar memenangkan paslon. Tapi kita juga mau menang secara bertanggung jawab dengan cara mengingatkan, tim tetap memenangkan pertarungan itu dengan mengutamakan disiplin kesehatan,” tandasnya.
Eddy menambahkan, PAN sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya di Indonesia dan tim pemenangan pasangan calon (paslon). Intinya, tidak memberikan toleransi kepada pelanggar protokol kesehatan dalam rangka memenangkan paslon di Pilkada 2020. Ada sanksi, dari pemberhentian tim pemenangan paslon, sampai dengan sanksi organisasi yang lebih berat.
“Ini adalah momentum terbaik bagi kami, untuk mendekat kepada masyarakat bahwa gini loh partai politik itu, bisa memberikan pendidikan positif bahwa kita taat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sepakat dengan apa yang disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ia menekankan, kampanye di tengah pandemi Covid-19 wajib mentaati protokol kesehatan.
“Pilkada di tengah pandemi ini tidak ada niatan sedikitpun mengorbankan rakyat. Kita justru ingin memberikan kepastian tetapi dengan syaratnya harus membangun disiplin total,” tuturnya.
Hasto mengajak seluruh elemen untuk hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan. Lalu, PDIP, kata Hasto, tidak ingin adanya perang survei di Pilkada 2020, namun menyerahkan kepada rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi sebagai pengambil keputusan, siapa yang akan menjadi calon pemimpinnya.
“Mari kita hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan kita. Kita sudah begitu banyak masalah jangan terlibat masalah di internal rakyat kita juga tidak ingin faktor elektoral hanya menjadi fungsi utama partai politik,” tutupnya.
-
EKBIS28/09/2025 09:30 WIB
Pertamina Siap Umumkan Harga BBM Baru 1 Oktober 2025, Ini Daftar Harga Terkini
-
JABODETABEK28/09/2025 05:30 WIB
Update Prakiraan Cuaca 28 September 2025: Jabodetabek Berpotensi Hujan
-
NASIONAL28/09/2025 07:00 WIB
Wakil Ketua BGN Blokir Politikus yang Minta Jatah Dapur MBG di Tengah Kasus Keracunan
-
EKBIS28/09/2025 10:30 WIB
Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini: Selisih Rp 153.000 per Gram
-
NASIONAL28/09/2025 11:00 WIB
Komisi IX DPR Minta BGN Perbaiki Sistem Makan Bergizi Gratis Setelah Kasus Keracunan
-
DUNIA28/09/2025 08:00 WIB
Gaza Mencekam: 44 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel Sejak Dini Hari
-
POLITIK28/09/2025 06:00 WIB
Muktamar X PPP Panas, Mardiono Sah Jadi Ketum Secara Aklamasi di Tengah Kericuhan
-
NASIONAL28/09/2025 10:00 WIB
Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Yusril: Paling Lambat Pertengahan Oktober