Menkes Budi Gunadi Tegaskan Belum Ada Keputusan soal Vaksinasi Mandiri

AKTUALITAS.ID – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberi satu syarat terkait penerapan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Ia tak ingin opsi ini justru menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Budi mengatakan pemerintah terbuka dengan berbagai opsi yang bisa mempercepat vaksinasi, termasuk vaksinasi mandiri. Namun, pemerintah ingin memastikan hak atas kesehatan seluruh rakyat terjamin.

“Ada satu catatan, catatannya jangan sampai seperti yang sekarang terjadi (di dunia), negara kaya, golongan kaya, dapat duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu,” kata Budi dalam acara Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Budi mengaku sudah banyak mendapat pesan singkat dari pengusaha dan kalangan mampu soal vaksinasi mandiri. Ia meyakini para pengusaha itu mampu membeli vaksin Covid-19 sendiri.

Meski begitu, Budi menegaskan belum ada keputusan soal vaksinasi mandiri. Pemerintah masih berpegang pada rencana vaksinasi massal secara gratis.

Pemerintah fokus memvaksinasi 1,4 juta orang tenaga kesehatan hingga Februari 2021. Lalu vaksinasi 17 juta TNI-Polri pada Maret-April 2021. Kemudian vaksinasi 25 juta lansia hingga Mei 2021.

Budi menjelaskan penyuntikan vaksin untuk publik umum baru dilakukan Mei mendatang. Ia meminta masyarakat mengikuti rencana vaksinasi yang telah dirancang pemerintah.

“Tolong itu juga dipahami dan di-share ke teman-teman, dijaga tahapannya. Kalau kita mau loncat, bagaimana dampaknya ke orang-orang lain. Karena memang vaksinasi sifatnya sangat-sangat terbatas,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bicara opsi vaksinaai mandiri. Meski begitu, mantan wali kota Solo tersebut menegaskan pemerintah masih menimbang opsi tersebut.
Lihat juga: UU Corona dan UU Ciptaker Terbanyak Digugat ke MK pada 2020

“Banyak dari perusahaan pengusaha menyampaikan, ‘Pak bisa enggak kita vaksin mandiri?’ Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya,” ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).