AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan sambutan luar biasa dari massa saat Presiden Jokowi tiba daerah Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai wajar. Selain Jokowi adalah Presiden, sebagian besar warga NTT memilih Jokowi -Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019.
“Seorang presiden yang dicintai oleh rakyatnya, pasti akan ditunggu kehadiran dengan sangat antusias dalam kondisi apapun. Sehingga tidak bisa seenaknya menyalahkan Pak Jokowi yang begitu dicintai oleh rakyat NTT,” kata Inas, Minggu (28/2/2021).
Inas menambahkan, Jokowi selalu ingin dekat dengan rakyatnya. Hal itu terlihat saat Jokowi menyapa warga melalui jendela mobil.
“Wajar saja jika beliau selalu senang dan bersemangat untuk bertemu dengan rakyatnya,” ujarnya.
Inas mengatakan, kerumunan massa saat menyambut Jokowi tidak merugikan masyarakat lainnya. Berbeda dengan saat massa menyambut kedatangan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa waktu lalu.
“Peristiwa kerumunan di NTT ini sebenarnya tidak separah kerumunan ketika Habib Rizieq Shihab dijemput oleh pendukungnya di Bandara Soetta. Rizieq Shihab sempat berorasi dari atas mobil yang terbuka kapnya, tapi ternyata juga tidak diproses oleh kepolisian,” kata Inas.
Meski demikian, Inas berharap peristiwa seperti di NTT tidak terulang. Protokoler dan Paspampres perlu meninjau kembali SOP dalam mengatur kunjungan kerja Presiden.
“Karena kegiatan tersebut akan terus berkesinambungan,” pungkas Inas.
Hal senada disampaikan sosiolog Universitas Nasional Sigit Rohadi. “Respons masyarakat terhadap Presiden pasti antusias, apalagi di Indonesia Timur,” ujar Sigit.
Sigit menilai ada kelemahan pengamanan di tingkat daerah, sehingga warga bisa berkerumunan. Namun, dia menilai kerumunan di NTT dan kerumunan saat Rizieq Shihab menikahkan anaknya berbeda.
“Karena Presiden tidak aktif seperti mengundang atau sejenisnya, tapi tetap saja menimbulkan sinisme sebagian masyarakat,” ujar Sigit.
BPPT: Hujan Buatan untuk Antisipasi Karhutla Riau Mulai Maret 2021
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengatakan pelaksanaan hujan buatan atau operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau dan sekitarnya akan dimulai pada awal Maret 2021.
“Kalau Riau dengan karhutla kami berharap lahan-lahan yang sudah kering dibasahi oleh hujan,” kata Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Jon Arifian kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (27/2).
BPPT sudah menyiapkan sebanyak 20 ton Nacl bahan semai di gudangnya.
Operasi TMC tersebut bertujuan untuk pembasahan lahan-lahan kering yang rentan terhadap ancaman karhutla.
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, awan potensial yang ada di atas lahan-lahan kering akan disemai sehingga menurunkan hujan di wilayah itu, dan terjadilah pembasahan lahan.
Dengan demikian diharapkan, lahan-lahan tersebut diharapkan tidak mudah terbakar.
“Kita berharap awannya tumbuh di atas lahan-lahan yang kering tadi sehingga awan itu bisa kita semai, dan dari proses semai kita berharap curah hujannya lebih efektif prosesnya,” tutur Jon.
Pada 24 Februari 2021, dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Salah satu yang dibahas adalah penyiapan pelaksanaan TMC di Riau yang sudah menetapkan status darurat karhutla.
“Jadi kita juga sudah diminta untuk melakukan persiapan dan di rapat tersebut sudah ada arahan untuk memulai kegiatan pada awal bulan Maret 2021,” ujar Jon.
Pencegahan dan penanggulangan karhutla tersebut melibatkan sejumlah pihak atau lembaga antara lain KLHK, BPPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Penyediaan pesawat untuk proses penyemaian awan hujan potensial akan didukung oleh TNI.
Kemungkinan untuk Riau, akan dioperasikan satu pesawat dari TNI Angkatan Udara, CN-295, yang dapat membawa muatan bahan semai hingga 2,4 ton NaCl.
Selain wilayah Riau, pesawat itu juga bisa menjangkau hingga Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, jika dibutuhkan nantinya.
