Berita
Gelombang Demontrasi Telan 50 Korban Jiwas, Inggris Minta Warganya Keluar dari Myanmar
Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara itu, menyusul meningkatnya krisis politik dan gelombang demonstrasi yang telah menelan lebih dari 50 korban jiwa. “Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tetap tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris […]
Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara itu, menyusul meningkatnya krisis politik dan gelombang demonstrasi yang telah menelan lebih dari 50 korban jiwa.
“Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tetap tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP.
Selain Inggris, pemerintah Singapura dan Indonesia sudah lebih dulu meminta warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara tersebut menyusul meningkatkan ketegangan antara warga sipil dan junta militer.
Gelombang demo menentang kudeta telah terjadi lebih dari sebulan hampir di seluruh Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan hingga saat ini setidaknya 70 pedemo tewas di tangan aparat militer (Tatamadaw) Myanmar. Selain itu, diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang ditahan aparat akibat berdemo.
Kemarin, Kamis (11/3) sebanyak 17 pedemo tewas saat menggelar protes menentang kekerasan aparat keamanan dan kudeta mliter.
Militer Myanmar tidak merespon soal korban meninggal dalam unjuk rasa kemarin. Mereka hanya menyatakan sudah memberi perintah kepada prajurit dan opsir di lapangan supaya menggunakan senjata jika hanya terpaksa.
Terpisah, Penyelidik Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Andrews, menyampaikan kepada Dewan HAM PBB ada indikasi militer Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Andrews mendesak supaya PBB memberikan sanksi multilateral kepada junta Myanmar dan perusahaan energi milik negara, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar.
-
POLITIK05/11/2026 06:00 WIBKubu Gibran Tegas: Mandat Wapres Berlaku Hingga 2029
-
Berita05/11/2026 05:30 WIBBMKG: Jakarta Barat dan Pusat Hujan Jam 4 Sore
-
DUNIA05/11/2026 08:00 WIBDemokrat Sapu Bersih Kongres AS
-
JABODETABEK05/11/2026 07:15 WIBKasus Dugaan Pemerasan Pengusaha, JPU Siapkan Tuntutan Berlapis
-
OASE05/11/2026 05:00 WIBAllah Benci Pengkhianat
-
NASIONAL05/11/2026 07:00 WIBTega Sadap Kepala Negara, Listyo Sigit Dicurigai Main Mata dengan Kelompok Tertentu
-
JABODETABEK05/11/2026 06:30 WIBCatat 5 Titik SIM Keliling Jakarta 5 November 2026
-
NUSANTARA05/11/2026 08:30 WIBPolisi: Tersangka Belajar Pembunuhan dari AI
















