Protes Sanksi Uighur, China Panggil Dubes AS hingga Inggris

Pemerintah China murka dan memanggil duta besar dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Uni Eropa atas pemberian sanksi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan sanksi itu melecehkan dan mencoreng reputasi dan harga diri China, seperti dilansir Associated Press, Rabu (24/3).

“Saya memperingatkan supaya mereka tidak menganggap remeh ketegasan kami dalam mempertahankan kepentingan nasional dan harga diri bangsa China, dan mereka akan membayar harga atas sikap arogan itu,” kata Hua dalam jumpa pers di Beijing.

Protes itu disampaikan beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bertemu membahas sanksi dan kritik dari negara-negara Blok Barat terkait sejumlah masalah, mulai dari dugaan pelanggaran HAM, pemanasan global hingga pandemi virus corona.

Pemerintah China membantah memenjarakan dan mencuci otak satu juta etnis Uighur di Xinjiang. Mereka menyatakan etnis Uighur secara sukarela mengikuti program pelatihan keterampilan dan deradikalisasi yang ditawarkan oleh pemerintah.

Menurut laporan AS dan sekutunya, China menahan satu juta etnis Uighur dan memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinan dan budaya, dan menyatakan sumpah setia kepada Partai Komunis China dan Presiden Xi Jinping.

Sebelum rangkaian aksi Eropa ini, Amerika Serikat juga menjatuhkan beberapa sanksi terhadap sejumlah pejabat China, terakhir pada Senin (22/3).

Sementara itu, Selandia Baru dan Australia juga mendukung upaya penjatuhan sanksi negara-negara Barat tersebut. Namun, mereka tak menjatuhkan sanksi sendiri terhadap China.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa China “terus melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang.”

Kementerian Luar Negeri Inggris pun menyatakan bahwa rangkaian sanksi ini merupakan “sinyal paling jelas untuk menunjukkan bahwa masyarakat internasional bersatu untuk mengecam pelanggaran HAM China di Xinjiang.”