Berita
Demokrat Nilai Pihak KLB yang Harus Minta Maaf pada Presiden
AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tidak pernah menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kekisruhan di partai mereka. Pernyataan ini menjawab pihak yang menyebut PD harus meminta maaf kepada Jokowi setelah kepengurusan Moeldoko tidak diakui pemerintah. “Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam […]
AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tidak pernah menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kekisruhan di partai mereka. Pernyataan ini menjawab pihak yang menyebut PD harus meminta maaf kepada Jokowi setelah kepengurusan Moeldoko tidak diakui pemerintah.
“Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” kata Herzaky dalam pesan singkat, Sabtu (3/4/2021).
Dia menilai seharusnya mereka yang terlibat KLB Deli Serdang yang meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. “Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan KLB Deli Serdang sudah
membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku tokoh-tokohnya selama dua bulan ini.
“Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” ungkapnya.
Selanjutnya Herzaky juga mengatakan, kejadian itu hanya membuat para pejabat negara dan pelayan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian untuk hal yang sia-sia. Sebab, kata dia, sudah jelas sejak awal KLB ilegal Sibolangit tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan negara.
“Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas merekan,” bebernya.
Herzaky juga mengatakan seharusnya KSP Moeldoko fokus pada tugasnya membantu Presiden. Bukan sebaliknya malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadi.
“Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?” ucapnya.
-
RIAU21/05/2026 16:01 WIBSatlantas Polres Inhu Hadirkan SIM Delivery, SIM Kini Diantar Langsung ke Rumah Warga
-
NASIONAL21/05/2026 10:00 WIBMenlu Sugiono Tegaskan Kasus 9 WNI di Kapal GSF Bukan Penculikan
-
POLITIK21/05/2026 07:00 WIBDasco: Ucapan Prabowo ke Megawati Bukan Basa-basi Politik
-
POLITIK21/05/2026 00:01 WIBPKS DKI Resmikan Rumah Inovasi Energi
-
JABODETABEK21/05/2026 05:30 WIBAlert BMKG! Hujan Kepung Jakarta dari Pagi hingga Malam
-
EKBIS21/05/2026 06:00 WIBBahlil Buka Tender Migas Tanpa Lobi Gelap
-
POLITIK21/05/2026 13:00 WIBMardani Ali Sera Wanti-wanti Politisasi Revisi UU Pemilu
-
NUSANTARA21/05/2026 06:30 WIBAnggota DPRD Temanggung Jadi Tersangka Penganiayaan Wanita di Karaoke