Eddy Soeparno Dukung Prabowo Benahi Ekspor SDA

AKTUALITAS.ID – Wacana pembenahan besar-besaran tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan politik. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan mendukung langkah pemerintah membentuk badan pengelola ekspor untuk memperkuat pengawasan sektor strategis tersebut.

Komitmen itu sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Eddy menilai kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurutnya, selama ini tata niaga ekspor Indonesia masih menyimpan sejumlah persoalan serius, terutama praktik under invoicing dan transfer pricing yang dilakukan sebagian pelaku usaha.

“Langkah penataan ekspor komoditas ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Ia menyoroti bahwa praktik tersebut kerap membuat nilai ekspor tercatat lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga berdampak langsung pada penerimaan negara dan devisa.

Eddy menegaskan, pembenahan sistem ekspor harus mampu memperkuat transparansi dan pengawasan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global.

“Kami berharap mekanisme baru ini dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi perdagangan, dan memaksimalkan devisa negara,” ujarnya.

Meski mendukung penuh kebijakan tersebut, Eddy mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara hati-hati dan terukur agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.

Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah dan dunia usaha, terutama sektor-sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan baru tersebut.

“Para pembantu Presiden perlu membangun komunikasi yang baik agar tidak muncul keraguan, kebingungan, maupun keresahan di kalangan pelaku usaha,” tegasnya.

Eddy juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dalam sektor ekspor agar Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Ia menilai proses transisi menuju sistem baru harus mengedepankan transparansi, kemudahan berusaha, serta kolaborasi antara negara dan pelaku industri.

“Tujuan utamanya adalah memperkuat kepentingan nasional tanpa mengganggu daya saing ekspor Indonesia,” tutupnya. (Mun)