IDAI Desak BGN Evaluasi Distribusi Susu Formula, Ingatkan Risiko Ganggu ASI

AKTUALITAS.ID – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan surat terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait kebijakan distribusi susu formula dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat tersebut dipublikasikan melalui akun resmi media sosial IDAI Kamis (21/5/2026) dan berisi peringatan mengenai risiko pemberian susu formula secara massal tanpa pemeriksaan medis.

Dalam surat itu, Satgas ASI dan Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI mengingatkan distribusi susu formula tanpa rekomendasi dokter dapat memengaruhi praktik menyusui di Indonesia dan berpotensi membuat ibu menghentikan pemberian Air Susu Ibu (ASI).

“Kebijakan distribusi susu formula massal yang berjalan hari ini, tanpa pemeriksaan dokter dan indikasi medis, berisiko membuat ibu-ibu Indonesia berhenti menyusui,” tulis IDAI dalam surat terbuka tersebut.

IDAI menegaskan ASI memiliki manfaat biologis yang tidak dapat digantikan susu formula. Organisasi profesi dokter anak itu menyebut ASI bukan hanya sumber nutrisi, tetapi juga mengandung berbagai komponen bioaktif yang berperan penting dalam perlindungan tubuh dan tumbuh kembang anak.

“Formula adalah yang terbaik yang bisa dibuat manusia hari ini. Tapi tidak ada satu pun dari komponen ASI di atas yang bisa digantikan olehnya,” tulis IDAI.

Selain menyoroti dampak kesehatan, IDAI mengingatkan aturan pemberian susu formula telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Organisasi tersebut menegaskan susu formula hanya dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dokter dan indikasi medis tertentu.

“Formula hanya boleh diberikan atas rekomendasi dokter dan indikasi medis,” demikian isi surat terbuka tersebut.

IDAI juga menyebut Kementerian Kesehatan telah dua kali memberikan peringatan resmi kepada Badan Gizi Nasional terkait implementasi kebijakan distribusi susu formula dalam program MBG.

Sebagai masukan, IDAI menyampaikan empat rekomendasi kepada BGN, yakni harmonisasi kebijakan antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan, pengembalian penggunaan susu formula sesuai rekomendasi medis, penguatan kemandirian pangan lokal untuk pemenuhan gizi anak, serta sinkronisasi petunjuk teknis intervensi gizi nasional agar sesuai dengan regulasi dan standar kesehatan.

“ Kami berharap setiap kebijakan gizi yang ada betul-betul berpihak pada anak,” tulis IDAI. (Purnomo)