Sebelum Suu Kyi Bebas, Pemerintah Tandingan Ogah Berunding

Pemerintah tandingan Myanmar menyatakan tak mau berunding dengan junta militer sebelum tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, dibebaskan.

“Sebelum dialog konstruktif dapat berjalan, harus ada pembebasan tanpa syarat tahanan politik, termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi,” ujar Perdana Menteri dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Mahn Winn Khaing Thann, seperti dikutip Reuters.

Khaing Thann menyatakan sikap ini untuk menanggapi hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN pada akhir pekan lalu.

Poin kedua konsensus KTT ASEAN itu berbunyi, “Segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.”
Lihat juga: Junta Militer Klaim Akan Setop Kekerasan Asal Myanmar Stabil

Selain itu, Khaing Thann juga memprotes isi poin pertama konsensus KTT ASEAN yang berisi seruan kepada “seluruh pihak terkait untuk menahan diri dari tindak kekerasan.” Menurutnya, poin tersebut salah karena satu-satunya pelaku kekerasan di Myanmar adalah junta militer.

“Saya ingin menekankan bahwa kekerasan itu dilakukan sepihak dan hanya dilakukan oleh satu pihak,” kata Khaing Thann dalam seperti dikutip Irrawaddy.

Kedua poin tersebut merupakan bagian dari lima konsensus yang disepakati kesepuluh negara anggota ASEAN pada akhir pekan lalu.

Selain itu, ASEAN juga menyepakati poin lainnya, yaitu ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Dalam pertemuan ini, blok negara Asia Tenggara itu dilaporkan tidak mengundang secara resmi perwakilan NUG.

Khaing Thann mengatakan bahwa NUG tidak mendapat kesempatan menjelaskan posisi dan realita kondisi masyarakat Myanamar kepada para pemimpin ASEAN.

Di sisi lain, pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing, mendapat kesempatan untuk membenarkan narasi militer terkait situasi di Myanmar di depan para pemimpin ASEAN dengan hadir ke Jakarta.

Terlepas dari itu, Khaing Thann menghargai upaya ASEAN memfasilitasi dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar.

Namun, ia juga mendesak agar ASEAN segera berdialog secara resmi dengan NUG sebagai perwakilan pemerintah rakyat Myanmar sebenarnya.

Dia juga meminta ASEAN agar NUG bisa diajak berkonsultasi tentang pembentukan mandat utusan ASEAN untuk Myanmar dan membangun mekanisme untuk memantau kepatuhan rezim militer terhadap lima konsensus yang telah disepakati.