POLITIK
Pemerintah Pastikan Revisi UU Pemilu Belum Mendesak
AKTUALITAS.ID – Wacana revisi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka di ruang publik. Namun pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kondisi yang dianggap mendesak untuk melakukan perubahan aturan tersebut.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, waktu pelaksanaan pemilu yang masih cukup panjang membuat revisi UU Pemilu belum menjadi prioritas.
“Tidak ada yang urgensi sekarang, kan waktu pemilu masih lama,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan bahwa sekalipun tahapan pemilu nantinya mulai berjalan, pelaksanaan masih dapat mengacu pada undang-undang yang saat ini berlaku.
“Kalau toh sudah masuk tahapan, boleh menggunakan undang-undang yang ada sekarang,” ujarnya.
Supratman juga menjelaskan bahwa proses revisi UU Pemilu sepenuhnya berada di tangan DPR RI. Pemerintah, kata dia, hanya menunggu perkembangan karena usulan perubahan aturan tersebut berasal dari parlemen.
Menurutnya, pembahasan UU Pemilu memang selama ini lebih banyak didorong oleh DPR karena berkaitan erat dengan kepentingan partai politik.
“Yang berkepentingan di Undang-Undang Pemilu itu sebagian besar terkait dengan partai politik,” katanya.
Dengan demikian, pemerintah saat ini memilih bersikap menunggu sebelum mengambil langkah lebih jauh terkait kemungkinan revisi regulasi pemilu tersebut. (Bowo/Mun)
-
NUSANTARA21/11/2026 22:00 WIBEnam Kecamatan di Bengkulu Dikepung Banjir
-
NUSANTARA21/11/2026 20:00 WIBTiga Anggota KKB Tewas dalam Kontak Tembak di Nduga
-
POLITIK22/11/2026 13:00 WIBEks Menteri Hukum Soroti Peluang Yusril Jadi Wapres
-
Berita22/11/2026 05:00 WIBAl-Qur’an Ungkap Keistimewaan Aroma dan Wewangian
-
DUNIA22/11/2026 00:00 WIBRudal dan Drone Houthi Gagal Tembus Pertahanan Saudi
-
RIAU21/11/2026 19:30 WIBBNNP Riau Bongkar Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai
-
DUNIA22/11/2026 12:00 WIBPBB: 162 Negara Dukung Hak Palestina Merdeka
-
NASIONAL22/11/2026 10:00 WIBHabiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD dan ICW Soal UU Perampasan Aset

















