Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengaku tidak menolak upaya pemilihan kembali dirinya ke parlemen dalam dua tahun ke depan, meski dirinya pernah terseret dalam kasus korupsi beberapa waktu lalu.
Partai pendukung Najib, The United Malays National Organization (UMNO), kembali meraih jabatan perdana menteri bulan lalu setelah digulingkan dari kekuasaan tiga tahun lalu karena skandal multi-miliar dolar AS.
Pihak oposisi pun menyatakan kekhawatiran akan adanya keringanan hukum, yang diberikan kepada para pimpinan partai yang dulu terlibat dalam kasus korupsi setelah Partai UMNO kembali memegang kendali pemerintahan.
Najib yang menjabat sebagai perdana menteri sejak 2009 hingga 2018 dinyatakan bersalah dalam korupsi pada tahun lalu dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara terhadap tujuh dakwaan penyelewengan dana negara yang berasal dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dalam pernyataannya, Najib membantah telah melakukan kesalahan dan mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut.
Najib diketahui saat ini masih tercatat sebagai anggota parlemen pemerintahan Malaysia. Akan tetapi, konstitusi yang ada melarangnya ikut dalam kontes pemilu, kecuali dirinya telah mendapat pengampunan atau penangguhan hukuman dari pihak kerajaan.
Meskipun demikian, dalam wawancaranya kepada Reuters, Najib menentang diskualifikasinya tersebut dengan mengatakan bahwa semua itu tergantung pada interpretasi masing-masing.
“Itu tergantung interpretasi dari segi hukum, konstitusi dan apapun yang terjadi dalam proses pengadilan,” jelasnya dikutip dari Reuters, Minggu (19/9).
Ketika ditanyakan apakah dirinya akan mengikuti pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada 2023 mendatang, Najib juga tidak menjawab secara gamblang tentang sikap yang bakal ia ambil.
“Setiap politisi yang ingin memainkan peran akan menginginkan kursi di parlemen,” ujarnya.
