Berita
Anggota DPR Minta Jokowi Tindak Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
AKTUALITAS.ID – Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi Covid-19. “Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” kata Mulyanto dilansir Antara, Rabu (3/11). Mulyanto menilai […]
AKTUALITAS.ID – Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi Covid-19.
“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” kata Mulyanto dilansir Antara, Rabu (3/11).
Mulyanto menilai tindakan menteri diduga ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi mereka yang terlibat dalam bisnis itu punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.
“Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat, diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya,” kata Mulyanto menegaskan.
Mulyanto mengatakan bahwa negara bisa bangkrut kalau mental para pembantu presiden seperti itu. Menteri itu jabatan publik, jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.
Ia mengungkapkan konflik kepentingan juga terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.
Padahal, kata Mulyanto, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun, karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu, proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada bulan Juli 2022.
“Kalau para pejabat punya konflik kepentingan dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan pandemi di Indonesia bisa cepat selesai. Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini,” kata Mulyanto.
-
RIAU03/09/2026 17:00 WIBSatresnarkoba Polres dan Polsek Bengkalis Telusuri Sabu dari Homestay, 15 Paket Ditemukan Pemasok Masih Diburu
-
POLITIK03/09/2026 16:00 WIBNasib Gibran Tersisa 7 Hari, Denny Bersiap Tempuh Jalur MK
-
NASIONAL03/09/2026 19:00 WIBKemenkop Bantah Anggaran Rp103 Miliar Khusus untuk Podcast
-
NUSANTARA03/09/2026 15:02 WIBDiduga Gelapkan Rp2,14 Miliar Dana Nasabah, Manager BRI Lubuklinggau Jadi Tersangka
-
NASIONAL03/09/2026 20:00 WIBKronologi Keracunan MBG di Tanggulangin: Dimasak Subuh, Makanan Tiba di Sekolah Menjelang Siang
-
RIAU03/09/2026 12:00 WIBUngkap Peredaran Ribuan Ekstasi, AKP Noki Loviko: Polisi Telusuri Mata Rantai Jaringan Narkoba
-
NUSANTARA03/09/2026 14:29 WIBKejari Lubuklinggau Musnahkan Barang Bukti Inkrah, Ganja hingga Sajam
-
NASIONAL03/09/2026 18:10 WIBPraperadilan Ditolak, Febrie Adriansyah Siap Hadapi Pokok Perkara TPPU