Tahap Awal Layani 50 Ribu Titik, Kominfo Sesuaikan Kapasitas dengan Kebutuhan Akses

AKTUALITAS.ID – Kebutuhan internet masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hasil kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, ada kebutuhan akses internet sebesar 1Mbps untuk 150 ribu titik layanan publik pendidikan, kesehatan dan pemerintahan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala Divisi Satelit Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo dan Juru Bicara BAKTI untuk Satelit Republik Indonesia (SATRIA), Sri Sanggrama Aradea menyatakan setelah beroperasi, SATRIA-1 pada tahap awal akan melayani 50 ribu titik layanan publik.

“Setiap tahunnya kebutuhan dari setiap titik tadi layanan 150 ribu itu terus meningkat. Jika dalam desain awal 2018 setiap titik memerlukan 1 Mbps, kini bisa menjadi 4Mbps. Oleh karena itu, kami secara bertahap menyediakan akses Very Small Aperture Terminal (VSAT) untuk 30 ribu sampai 50 ribu titik layanan publik agar bisa memanfaatkan layanan SATRIA-1,” jelasnya di Orlando, Florida, Amerika Serikat, Kamis (15/06/2023) waktu setempat.

Sri Sanggarama Aradea menyatakan Kementerian Kominfo akan menyesuaikan kapasitas layanan dengan kebutuhan serta memantau penyediaan akses internet oleh pihak swasta agar mengetahui kebutuhan kapasitas terkini.

“Dulu kebutuhannnya 1 Mbps, sekarang kalau kita pakai handphone saja membutuhkan minimum 5 Mbps untuk apapun itu. Saat ini perkembangan terestrial yang seperti fiber optik dari BTS cukup masif dari operator operator lain sehingga pemerintah memutuskan apakah pemerintah turun tangan lagi untuk membuat satelit berikutnya?” ungkapnya.

Menurut Kadiv Satelit BAKTI Kominfo, Hot Backup Satellite juga tengah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan satelit internet nasional.

“Saat ini untuk backup satellite kita masih ada proses konstruksi kebetulan di Boeing Los Angeles. Sudah kurang lebih 85% untuk secara fisik dan rencana peluncuran targetnya di bulan Oktober 2023,” jelasnya.

SATRIA-1 merupakan milik Pemerintah namun akan dikelola oleh PT Satelit Nusantara Tiga dengan mekanisme build, operation and transfer (BOT). Setelah 15 tahun asetnya akan diambil alih Pemerintah. Kondisi Indonesia yang terdiri atas kepulauan dan membentang cukup lebar membuat satelit menjadi solusi atas akses internet cepat di wilayah 3T.

“Satelit menjadi salah satu solusi utama mempercepat penghapusan digital divide atau gap akses internet yang dirasakan di kota dengan yang dirasakan di pulau-pulau terluar dan terjauh,” tandas Sri Sanggarama Aradea. (Red)