Natalius Pigai Tolak Debat HAM dengan Uceng

AKTUALITAS.ID – Rencana debat terbuka antara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan akademisi hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Uceng, terancam batal.

Polemik mencuat setelah Pigai menyatakan menolak format debat yang membahas penanganan kasus HAM di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun X miliknya, @NataliusPigai2.

Pigai menegaskan bahwa dirinya bersedia berdebat secara ilmiah mengenai konsep dan pengetahuan holistik tentang hak asasi manusia, bukan membahas evaluasi pelaksanaan tupoksi kementerian.

“Sebagaimana saya tulis di cuitan sebelumnya bahwa saya ingin debat ilmiah, karena profesor itu bicara ilmu dan pengetahuan holistik tentang HAM, bukan pembahasan pelaksanaan tupoksi,” tulis Pigai.

Ia juga menambahkan bahwa penilaian terhadap tupoksi merupakan ranah DPR dan pimpinan lembaga, bukan untuk diperdebatkan secara personal.

Pigai mengaku telah menyetujui jadwal debat pada 27 Februari 2026 pukul 11.16 WIB, dan menyimpan bukti komunikasi elektronik terkait kesepakatan tersebut. Namun, ia mempertanyakan kemunculan video yang menyebut dirinya menolak debat.

Pigai bahkan menyindir kemungkinan adanya keraguan dari pihak lawan debat. “Semoga bukan karena takut atau ragu-ragu kalau debat ilmu pengetahuan tentang HAM lalu mau lari ke soal tupoksi,” tulisnya, sebelum menutup pernyataan dengan kalimat, “Case close.”

Di sisi lain, Uceng melalui akun X miliknya juga memberikan tanggapan terkait dinamika persiapan debat yang rencananya akan disiarkan salah satu televisi nasional.

Uceng menyebut dirinya mendapat informasi dari jurnalis senior Rosiana Silalahi bahwa Pigai telah menyetujui debat. Namun, ia mengklaim adanya informasi bahwa host sempat dilarang untuk mengajukan pertanyaan tertentu.

“Jawab Mbak Rosi, dia sempat dilarang tanya. Lah, kok host diintervensi?” tulis Uceng.

Meski demikian, Uceng menyatakan tidak akan secara langsung menuduh adanya intervensi, dan berharap hal tersebut hanya kesalahpahaman atau kelakar.

Uceng juga menegaskan bahwa debat seharusnya menguji konsistensi antara konsep HAM yang diklaim telah dipahami Pigai sejak usia lima tahun dengan implementasi kebijakan nyata.

Ia mengingatkan bahwa Pigai sebelumnya pernah menyatakan semua yang diucapkannya adalah benar, sehingga menurutnya perlu diuji dalam forum terbuka.

“Betulkah yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan?” tulis Uceng, sembari kembali melontarkan tantangan agar debat tetap terlaksana.

Polemik ini memicu perhatian publik, terutama terkait transparansi dan kebebasan diskusi mengenai penanganan HAM di Indonesia. Hingga kini belum ada kepastian apakah debat tersebut benar-benar akan digelar atau resmi dibatalkan.

Publik pun menanti klarifikasi lanjutan dari kedua belah pihak serta penyelenggara acara terkait format dan mekanisme debat yang dianggap adil dan profesional. (Bowo/Mun)