Suahasil Dituntut Lanjutkan Transformasi Ekonomi

AKTUALITAS.ID – Pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan dari Purbaya kepada Suahasil dinilai sebagai langkah strategis yang menandai pergeseran fase ekonomi nasional. Lembaga think-tank InFast Bestari menegaskan bahwa setiap era pertumbuhan membutuhkan arsitek keuangan makro dengan karakter dan pendekatan yang berbeda.

Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menilai masa jabatan Purbaya berhasil menyelamatkan Indonesia dari kekeringan likuiditas kredit. Melalui terobosan penggunaan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL), Purbaya mampu mendongkrak pertumbuhan kredit yang sempat berada di angka terendah sepanjang sejarah sekitar 7% menjadi 13,8%, atau melonjak hampir dua kali lipat.

Namun, suntikan likuiditas tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Setahun kemarin adalah fase di mana ekonomi Indonesia memerlukan sosok yang dapat meningkatkan likuiditas dalam masyarakat. Namun, untuk bisa menghasilkan ekonomi yang menumbuhkan kelas menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus lebih cepat dari 6%,” ujar Gede Sandra dalam siaran persnya, Rabu (15/9/2026).

Kegagalan menembus angka pertumbuhan 6% tersebut berdampak fatal pada struktur sosial. Data BPS sepanjang 2025 hingga 2026 mencatat penurunan jumlah kelas menengah yang cukup tajam, yakni dari 46,7 juta jiwa merosot menjadi 42 juta jiwa. Tergerusnya 4,7 juta jiwa kelas menengah ini menjadi fenomena kelam yang setara dengan masa-masa sulit pasca-pandemi COVID-19 periode 2021–2022.

Memasuki fase percepatan saat ini, InFast Bestari menilai Indonesia membutuhkan sosok arsitek keuangan baru seperti Suahasil yang lebih ramah dan diterima oleh pasar global. Pasalnya, ancaman krisis baru sudah di depan mata jika kepercayaan investor goyah.

Salah satu pertaruhan terbesar Menkeu baru adalah mengantisipasi potensi penurunan status investasi Indonesia oleh MSCI ke kategori frontier market pada 11 November 2026 mendatang. Jika skenario buruk itu terjadi dan bursa saham kembali anjlok, para investor dipastikan bakal menarik diri, memicu perlambatan ekonomi yang lebih dalam, hingga ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, InFast Bestari mendesak Menkeu Suahasil untuk tetap teguh melanjutkan agenda Transformasi Ekonomi Konstitusi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Beberapa agenda krusial yang wajib dikawal antara lain:

Pemberantasan under-invoicing dan transfer pricing melalui pembentukan bursa komoditas yang transparan.

Pengambilalihan lahan hutan ilegal dari penguasaan korporasi nakal untuk didistribusikan secara berkeadilan kepada koperasi petani.

Penyediaan alokasi fiskal untuk percepatan program pembangunan 3 juta rumah bagi pekerja.

“Sebaiknya Menkeu baru terus menjaga alokasi fiskal untuk program-program yang berhubungan dengan sektor produksi rakyat seperti koperasi, peningkatan kualitas jaminan sosial, serta menjaga keterjangkauan harga BBM dan pangan rakyat,” pungkas Gede Sandra. (Firnan/Mun)