Hamas Menolak Usulan DK PBB soal Pasukan Internasional di Gaza

AKTUALITAS.ID – Jalur Gaza masih terus bergejolak. Kelompok milisi Hamas Palestina baru-baru ini menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF).

Pada Senin (17/11), Hamas secara tegas menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) tidak sesuai dengan tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina. Menurut Hamas, memberlakukan mekanisme perwalian internasional di jalur Gaza adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh rakyat Palestina.

“Memberlakukan mekanisme perwalian internasional di jalur Gaza merupakan sesuatu yang ditolak oleh rakyat kami dan kelompok-kelompok mereka,” ujar Hamas, seperti dikutip BBC. Hamas menilai bahwa pengiriman pasukan ISF adalah bentuk kendali asing atas jalur Gaza dan bukan upaya menjaga perdamaian.

Hamas juga menyatakan bahwa menugaskan pasukan internasional dengan tugas dan peran di jalur Gaza, termasuk membuka senjata kelompok perlawanan, sama saja dengan mencabut netralitas pasukan dan mengubahnya menjadi pihak yang terlibat dalam konflik yang mendukung pendudukan. Hamas menegaskan bahwa jika pasukan internasional tetap dikerahkan, maka harus ditempatkan di perbatasan, bukan di dalam wilayah Gaza, dan harus berada di bawah pengawasan PBB.

“Setiap pasukan internasional, apabila dibentuk, harus dikerahkan hanya di perbatasan untuk memisahkan pasukan, memantau gencatan senjata, dan harus dibawah pengawasan PBB,” ujar Hamas, seperti dikutip Al Jazeera.

Resolusi DK PBB ini bertujuan mendukung rencana perdamaian untuk Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump pada September lalu. Rencana ini mencakup pembentukan BoP sebagai pemerintahan transisi di Gaza yang akan dipimpin oleh Trump dan diberi wewenang untuk membentuk ISF. BoP nantinya akan berkoordinasi untuk upaya rekonstruksi di wilayah Gaza.

Namun, resolusi ini juga mendapat kritik dari Moskow dan Beijing yang menyatakan bahwa resolusi tersebut kurang jelas dalam beberapa aspek, tidak ada kepastian keterlibatan PBB, dan gagal menegaskan kembali dukungan kuat untuk solusi dua negara.

Tahap awal rencana perdamaian ini, yaitu gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta pembebasan sandera dan tahanan, telah mulai berlaku pada 10 Oktober. Mike Waltz, duta besar AS untuk PBB, menyebut hal ini sebagai “langkah awal yang rapuh dan mudah rapuh”.

ISF nantinya akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan perbatasan dan memastikan pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hamas. Namun, polisi di wilayah Gaza saat ini masih berada di bawah otoritas Hamas.

Dengan penolakan Hamas terhadap pasukan internasional, proses perdamaian di Gaza masih menghadapi tantangan besar. Bagaimana kelanjutan dari rencana perdamaian ini akan menjadi perhatian dunia dalam beberapa waktu ke depan. (Mun)