AS Serahkan Selat Hormuz ke Iran Demi Selamatkan Israel

AKTUALITAS.ID – Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dalam perundingan di Swiss kembali memicu sorotan global. Meski kedua pihak disebut mencapai sejumlah titik temu, satu isu krusial justru kembali memanas: status Selat Hormuz.

Iran dengan tegas menegaskan bahwa jalur strategis pengiriman minyak dunia tersebut akan tetap berada di bawah kendali penuh Teheran, meski ada pembicaraan diplomatik dengan Washington.

Pernyataan itu disampaikan Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, usai menghadiri perundingan di resor Burgenstock, Swiss.

“Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang dan akan dikelola oleh Republik Islam Iran sesuai hukum internasional,” tegas Ghalibaf, dikutip dari IRNA.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global.

Di sisi lain, perundingan yang berlangsung pada Senin (22/6) itu disebut menghasilkan kesepakatan awal antara AS dan Iran untuk membuka jalur komunikasi, meredakan ketegangan, serta membahas konflik regional termasuk perang Israel – Hizbullah di Lebanon.

Dalam laporan yang beredar, Amerika Serikat juga disebut menyetujui penangguhan sementara sebagian sanksi terhadap ekspor minyak Iran, sebagai bagian dari proses diplomasi yang lebih luas.

Sebagai imbalan, Iran disebut akan mendapatkan pelonggaran sanksi serta akses terhadap sebagian aset yang sebelumnya dibekukan.

Meski demikian, Ghalibaf menegaskan bahwa kesepakatan ini masih berada pada tahap awal dan belum menyentuh penyelesaian akhir konflik.

“Ini baru permulaan, dan pembahasan harus terus dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, data pemantauan pelayaran menunjukkan aktivitas di Selat Hormuz tetap berlangsung normal bahkan lebih cepat dibanding sebelumnya, menandakan pasar energi global masih bergerak dalam ketidakpastian tinggi.

Kesepakatan ini dinilai bukan penutup konflik, melainkan justru membuka babak baru ketegangan geopolitik, terutama terkait kontrol jalur energi dunia yang sangat sensitif bagi ekonomi global. (Mun)