Hadapi Krisis Energi, Debottlenecking Jadi Reformasi Struktural

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi.

Purbaya mengatakan pembentukan gugus tugas aduan hambatan usaha atau debottlenecking menjadi salah satu reformasi struktural yang diambil Indonesia untuk menjaga ketahanan nasional, termasuk dari krisis energi.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam rangkaian agenda Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis,” kata Purbaya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dalam hal itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha menjadi salah satu reformasi penting yang telah diambil oleh Indonesia.

Indonesia juga mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan serta mengurangi hambatan dalam impor energi.

Menkeu menambahkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kekhawatiran utama terkait ketidakseimbangan eksternal terletak pada potensi risiko, termasuk volatilitas arus modal, tekanan inflasi, dan dampak spillover dari sistem keuangan global.

Meski perang tersebut mentransmisikan guncangan melalui harga energi, biaya pengiriman, dan volatilitas mata uang ke wilayah Indonesia, Menkeu menyatakan stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dibandingkan dengan banyak negara lain yang menghadapi tekanan yang sama.

Dia mengamini Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar 1,8 miliar dolar AS dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal Indonesia tetap di bawah 3 persen dan cadangan devisa tetap memadai.

Hal itu diyakini menjadi bukti bahwa kredibilitas makro-finansial berfungsi di saat yang paling penting, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi.

Di sisi lain, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun relatif meningkat, namun tetap berada dalam asumsi pemerintah.

Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal Indonesia.

(Purnomo/goeh)