Gede Sandra: Kelas Menengah Jadi Penentu Nasib Ekonomi Indonesia

AKTUALITAS.ID – Ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dinilai tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan ekspor komoditas dan penambahan modal fisik semata. Penguatan kelas menengah, reformasi struktural, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor usaha rakyat disebut menjadi faktor penentu keberhasilan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Direktur Eksekutif InFast, Bestari Gede Sandra, menegaskan sejumlah reformasi yang telah dijalankan pemerintah menjadi modal penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan lebih inklusif.

Menurutnya, langkah seperti pemberantasan praktik under-invoicing dan transfer pricing melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan bursa komoditas ICOMEX, serta pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), UU Perlindungan Pekerja, dan UU Reforma Agraria menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam Simposium “Strategi Percepatan Pertumbuhan 8%: Sinergi Fiskal dan Non-Fiskal”, Sandra menekankan bahwa Indonesia membutuhkan dua motor utama untuk mendorong ekonomi melesat.

Pertama adalah pertumbuhan kelas menengah yang kuat, baik dari sisi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya. Kedua adalah pembangunan industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja layak dan produktif.

“Keduanya saling membutuhkan. Industri bernilai tambah tinggi memerlukan kelas menengah yang kuat, dan kelas menengah hanya bisa bertahan jika ada industri yang menyediakan pekerjaan layak,” jelas Sandra, Sabtu (26/9/2026).

Namun, tantangan yang dihadapi saat ini tidak ringan. Data menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan cukup signifikan. Dari 57,33 juta jiwa pada 2019, jumlahnya turun menjadi sekitar 46,7 juta jiwa pada 2025.

Kondisi tersebut melahirkan fenomena yang disebut missing middle, yakni kelompok masyarakat berpendidikan yang memiliki pekerjaan, tetapi masih rentan secara ekonomi dan belum memiliki keamanan finansial yang kuat.

Selain itu, sektor UMKM dan koperasi yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional disebut masih mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan.

Meski menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja, porsi kredit yang diterima sektor tersebut hanya sekitar 17 persen. Sebaliknya, sebagian besar kredit perbankan justru terserap oleh korporasi besar dan BUMN.

Ketimpangan pembiayaan itu dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi rakyat dan menghambat munculnya kelas menengah baru yang produktif.

Karena itu, simposium tersebut mendorong lahirnya strategi besar pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis pada penguatan kelas menengah serta sektor usaha rakyat.

Sandra menilai negara perlu segera menjalankan langkah konkret untuk menghentikan penyusutan kelas menengah sekaligus memperluas akses modal bagi UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi produktif lainnya.

Konsep yang ditawarkan adalah sinergi antara instrumen fiskal dan non-fiskal. Negara tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga mengintegrasikan peran perbankan, pasar modal, BUMN, Danantara, hingga lembaga pembangunan internasional.

Empat agenda besar menjadi fokus simposium tersebut. Mulai dari perlindungan kelas menengah perkotaan, pendalaman pasar obligasi korporasi, perluasan kredit rakyat, hingga penguatan kolaborasi dengan lembaga donor internasional untuk mendukung program ekonomi kerakyatan.

Hasil akhir yang diharapkan adalah lahirnya rekomendasi kebijakan komprehensif yang mampu memperkuat kelas menengah, membuka sumber pembiayaan baru bagi sektor produktif, serta membangun koordinasi antar-lembaga demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat luas. (Mun)