KHL Resmi Jadi Penentu Gaji UMP 2

AKTUALITAS.ID – Aturan main pengupahan resmi dirombak total. Mulai tahun 2027, nasib upah jutaan pekerja tak lagi sekadar disetir oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kini resmi memegang kendali tertinggi sebagai penentu Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa regulasi baru ini wajib menjadi acuan mutlak bagi seluruh pihak dalam menentukan gaji pekerja tahun depan.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” tegas Yassierli di Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2026 yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Lembaran Negara No. 179) ini otomatis mendepak aturan lama, yakni PP Nomor 49 Tahun 2025. Perubahan ini bukan sekadar pergantian dokumen, melainkan perombakan drastis pada variabel hitungan yang selama ini kerap diprotes kaum buruh.

Indeks Alfa Naik Kelas, KHL Jadi “Kartu As”

Berdasarkan Pasal 139 UU tersebut, formula UMP 2027 tetap menggunakan tiga variabel utama: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa). Namun, ada kemenangan signifikan bagi pekerja. Batas atas indeks alfa yang sebelumnya dipatok maksimal 0,9 (pada PP 49/2025), kini diperluas rentangnya menjadi 0,5 hingga 1.

Lebih tajam lagi, UU ini memperkuat posisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pelindung utama buruh dari upah murah. Sesuai Pasal 139 ayat (4), penetapan upah minimum akan diambil dari nilai tertinggi antara hasil hitungan formula UMP versus standar KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.

Artinya: Jika hasil rumus inflasi dan ekonomi ternyata lebih rendah dari standar biaya hidup riil (KHL), maka angka KHL-lah yang akan dipaksa menjadi dasar UMP 2027. Pemerintah daerah tidak bisa lagi menutup mata terhadap realitas harga kebutuhan pokok di lapangan, karena lembaga statistik akan turun langsung mensurvei KHL di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Berpacu dengan Waktu Menuju Akhir November

Proses adu argumen kini berpindah ke meja Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah. Yassierli memasang target ambisius agar evaluasi di tingkat kementerian bisa rampung pada minggu terakhir November 2026.

“Targetnya minggu terakhir November insyaallah sudah selesai, minimal di level evaluasi kementerian,” janjinya. Setelah itu, bola panas berada di tangan masing-masing Gubernur untuk mengetuk palu besaran UMP daerahnya.

Meski landasan hukum utama sudah berdiri kokoh, para pekerja dan pengusaha masih harus menahan napas. Pasalnya, sesuai amanat Pasal 139 ayat (5) UU 27/2026, tata cara teknis penghitungan ini masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana yang baru. Aturan teknis inilah yang akan menjadi arena pertarungan terakhir sebelum UMP 2027 benar-benar dikantongi oleh para pekerja. (Irawan/Mun)