Viral Tanggul Beton Cilincing Hambat Nelayan, Gubernur Pramono Tegaskan Bukan Proyek Pemprov

AKTUALITAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, bukanlah proyek yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diberikan kepada pihak swasta, PT Karya Citra Nusantara (KCN),” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Pramono mengakui proyek tanggul beton sepanjang 2–3 kilometer itu belakangan ramai diperbincangkan publik setelah sebuah video viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah nelayan mengeluhkan kesulitan melintas karena jalur mereka tertutup, sehingga harus memutar lebih jauh untuk mencari ikan.

Meski bukan kewenangan Pemprov, Pramono menegaskan pihaknya tetap akan memperhatikan nasib nelayan yang terdampak. Ia meminta PT KCN membuka ruang dialog dan memberikan jaminan akses bagi nelayan agar aktivitas mereka tidak terganggu.

“Saya sudah minta dinas terkait segera mengundang perusahaan tersebut dan memastikan KCN memberikan akses bagi para nelayan yang beraktivitas di kawasan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA Jakarta, Ciko Tricanescoro, menambahkan bahwa proyek tersebut bukan bagian dari pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan menahan banjir rob di pesisir utara Jakarta.

Hal senada disampaikan KKP yang menegaskan bahwa tanggul beton Cilincing juga bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall. Pihak KKP memastikan proyek itu telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). (ARI WIBOWO/DIN)