Pemprov DKI Sesalkan Aksi Perusakan CCTV

AKTUALITAS.ID – Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR telah berakhir, namun persoalan baru muncul di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Sejumlah kamera pengawas lingkungan atau CCTV dilaporkan mengalami perusakan oleh pihak yang belum diketahui identitasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyayangkan aksi tersebut dan menegaskan perusakan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan. Meski Pejompongan diketahui menjadi salah satu titik massa membubarkan diri setelah aksi di sekitar Gedung DPR, belum ada kepastian apakah pelaku perusakan merupakan bagian dari kelompok demonstran atau pihak lain.

“Kami sangat menyayangkan adanya perusakan beberapa CCTV, antara lain di Pejompongan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, dalam keterangan tertulis, Kamis malam.

Perusakan CCTV menjadi perhatian karena perangkat tersebut bukan sekadar fasilitas elektronik yang dipasang di sudut-sudut kota. Kamera pengawas memiliki peran penting dalam membantu pencegahan tindak kriminal, pemantauan pelayanan publik, hingga pengaturan lalu lintas.

Pemprov DKI pun mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi di ruang publik harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan fasilitas bersama.

Marulina menegaskan pemerintah daerah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, penyampaian aspirasi, menurutnya, harus dilakukan secara tertib dan tidak berubah menjadi tindakan vandalisme.

Ia mengimbau semua pihak agar tidak melakukan aksi anarkis maupun perusakan terhadap fasilitas publik.

Pemprov DKI Jakarta memastikan setiap dugaan perusakan terhadap fasilitas publik akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa fasilitas umum dibangun menggunakan sumber daya publik dan keberadaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Jakarta adalah rumah kita bersama. Mari jaga fasilitas publik dan saling menjaga agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung dengan aman,” ujar Marulina.

Peristiwa di Pejompongan kini menyisakan pertanyaan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas perusakan tersebut. Aparat diharapkan dapat mengungkap fakta di balik insiden itu, termasuk memastikan apakah kejadian tersebut memiliki kaitan dengan kerumunan massa yang sebelumnya berada di sekitar kawasan Gedung DPR.

Di tengah dinamika penyampaian aspirasi di ibu kota, Pemprov DKI menekankan satu pesan: kritik dan demonstrasi adalah bagian dari ruang demokrasi, tetapi fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan bersama tidak seharusnya menjadi sasaran.

Kasus dugaan perusakan CCTV di Pejompongan pun kini berpotensi berlanjut ke proses hukum sambil menunggu identitas dan motif pelaku terungkap. (Kusuma/Mun)