NASIONAL
Pemerintah Dituding Abaikan Dunia Pendidikan
AKTUALITAS.ID – Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai pemerintah telah abai dan bertindak tidak adil di dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Menurutnya ketidakadilan itu terjadi karena salah satu unsur penting di dunia pendidikan yang tidak diperhatian secara layak oleh pemerintah. Masih banyak tenaga honorer K2 dan Non K yang hanya […]
AKTUALITAS.ID – Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai pemerintah telah abai dan bertindak tidak adil di dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini.
Menurutnya ketidakadilan itu terjadi karena salah satu unsur penting di dunia pendidikan yang tidak diperhatian secara layak oleh pemerintah. Masih banyak tenaga honorer K2 dan Non K yang hanya mendapatkan kesejahteraan sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu saja saat ini.
“Mereka telah memberikan pengabdian yang begitu besar tapi sekadar ketika ada pengangkatan PNS mereka justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Sutan, saat diskusi bertema ‘ Wajah Pendidikan Indonesia’ di Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Ketua DPD Gerindra Jambi itu turut menjelaskan, honorer K2 yang belum diangkat berjumlah 351.965. Sedangkan saat ini kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133.
Sementara itu, lanjut Sutan, selain tenaga K2, pemerintah dianggap juga telah menelantarkan tenaga non K yang menurut Sutan juga sebenarnya mempunyai peran yang cukup penting meskipun untuk Non K hanya berada di posisi operator.
“Ini merupakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itulah persoalan guru honorer menjadi priorits di pemerintahan prabowo sandi. Kami akan perjuangkan untuk kesejahteraan mereka dan bergairah untuk mereka bisa semakin mengabdi di dunia pendidikan,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama Nurul Hamidah Pimpinan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan meminta agar pemerintah bisa segera menyelesaikan carut marut yang tak kunjung selesai tersebut. Hal tersebut dikarenakan, terhambatnya penyelesaian masalah tenaga K2 semakin memperlambat penyelesaian status Non-K
“Kami mengharapkan adanya regulasi untuk non k karena sampai dengan saat ini untuk non k belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah seperti persoalan SK termasuk juga upah yang saat ini masih seadanya,” tutup Nurul. (Kiki Budi Hartawan).
-
JABODETABEK22/05/2026 09:04 WIBKonflik Ahmad Bahar dan Hercules Memanas, Putri Bahar Mengaku Diintimidasi
-
NASIONAL22/05/2026 14:00 WIBDenny JA: Jika Berhasil, Prabowo akan Dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa
-
NUSANTARA22/05/2026 10:00 WIBSeleksi Koperasi Desa Merah Putih Membludak, 12.491 Peserta Ikuti Tes Mental Ideologi
-
PAPUA TENGAH22/05/2026 15:00 WIBMimika Jadi yang Tertinggi di Papua Tengah, Disdukcapil Kebut Pemutakhiran Database OAP
-
RIAU23/05/2026 00:15 WIBPolsek Bengkalis Pantau Jagung Ketam Putih, Dukung Swasembada Pangan
-
NASIONAL22/05/2026 17:00 WIBPengamat Sebut Pembatasan Masa Jabatan Kapolri Berbahaya
-
PAPUA TENGAH22/05/2026 13:00 WIBDinkes Mimika Dorong Pencegahan Stunting Lewat Kolaborasi Tokoh Masyarakat
-
JABODETABEK22/05/2026 16:00 WIBKecelakaan KA Argo Bromo dan Commuter Line, Sopir Taksi Green SM Jadi Tersangka

















