Prabowo Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Biaya Operasional Kampus dan Beasiswa

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya operasional perguruan tinggi dan beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tidak akan dikurangi meskipun ada upaya efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

Menurut Hasan Nasbi, Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan agar anggaran untuk kampus dan beasiswa tetap utuh, tanpa adanya pemotongan. “Beliau sampaikan kepada teman-teman di kampus bahwa biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah, dan beasiswa tidak boleh dikurangi,” kata Hasan.

Penegasan ini juga menjawab isu yang beredar terkait pemangkasan anggaran untuk beasiswa dan biaya operasional perguruan tinggi. Prabowo menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak boleh terjadi.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga menegaskan bahwa tidak akan ada pemangkasan anggaran untuk tunjangan pegawai, tunjangan dosen, atau beasiswa mahasiswa. Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan bahwa dari total anggaran 2025 yang mencapai Rp 56,6 triliun, sebagian besar dialokasikan langsung untuk perguruan tinggi dan mahasiswa penerima beasiswa.

“Yang dikelola dari kantor kementerian itu tidak lebih dari 10 persen dari total pagu anggaran Kemendiktisaintek. Artinya, sangat tidak mungkin ada efisiensi pada anggaran yang langsung disalurkan kepada perguruan tinggi dan mahasiswa,” ujar Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

Selain itu, Satryo menambahkan bahwa dana bantuan sosial dan beasiswa yang tidak terkena efisiensi mencakup KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, baik di dalam maupun luar negeri.

Anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah awalnya ditetapkan sebesar Rp 14,69 triliun, namun dilakukan efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau sekitar 9 persen. Meskipun demikian, Satryo mengusulkan agar anggaran untuk KIP Kuliah tetap dipertahankan pada pagu semula, sehingga tidak terkena efisiensi. (Mun/Yan Kusuma)