Polemik Gelar Soeharto, Gus Mus: Orang NU yang Setuju Berarti Tak Mengerti Sejarah

AKTUALITAS.ID – Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai kritik tajam dari tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU). Mustasyar PBNU, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, secara terbuka menyatakan penolakannya, dengan alasan Soeharto berkuasa di masa Orde Baru yang dinilai tidak adil terhadap ulama pesantren dan warga NU.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (9/11), dilansir dari NU Online.

Catatan Kelam Orde Baru terhadap NU
Gus Mus menceritakan pengalaman pahit yang dialami banyak kiai dan tokoh NU selama rezim Orde Baru. Perlakuan tidak adil tersebut mencakup berbagai tindakan represif dan pemaksaan politik.

Intimidasi: “Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati,” ungkap Gus Mus.

Pemaksaan Politik: Adik Gus Mus sendiri, Kiai Adib Bisri, harus keluar dari status PNS karena dipaksa bergabung dengan Golkar. Bahkan, Kiai Sahal Mahfudh didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah untuk diminta menjadi penasihat partai, yang ditolaknya.

Gus Mus juga menyindir keras pihak dari NU yang mendukung usulan ini. “Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” ujarnya, merujuk pada banyaknya tragedi di masa Orde Baru yang menjadikan kiai, santri, dan warga NU sebagai korban.

Menghindari Riya’ dan Pro Kontra Politik
Menurut Rais Aam PBNU periode 2014-2015 ini, banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, namun keluarga mereka memilih untuk tidak mengajukan gelar Pahlawan Nasional. Alasannya adalah untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan dan menghindari riya’ (pamer) di mata Allah SWT.

Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional sendiri masuk dalam daftar 40 nama yang diserahkan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Selasa (21/10), memicu kontroversi di masyarakat. PDIP dan koalisi masyarakat sipil termasuk pihak yang menolak, sementara Gerindra dan NasDem memberikan dukungan.

Respons Pemerintah: Semua Syarat Sudah Dipenuhi
Meskipun kritik dari tokoh agama seperti Gus Mus kencang, pihak pemerintah memastikan proses usulan ini berjalan sesuai prosedur.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan bahwa nama-nama yang diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat. “Semua proses telah dilalui berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas. Siapapun nanti yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto), semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata Gus Ipul.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pro dan kontra merupakan hal lumrah dalam demokrasi. Ia mengajak seluruh pihak untuk memandang jasa-jasa pemimpin terdahulu dari segi positif. “Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” tutupnya. (Wibowo/Mun)