PDIP Dorong Status Banjir Sumatra menjadi Bencana Nasional untuk Mitigasi Cepat

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menyatakan dukungannya agar rentetan bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Sumatra (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) ditingkatkan statusnya menjadi Bencana Nasional.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025). Menurut Hasto, dukungan ini didasari oleh aspirasi masyarakat dan laporan langsung dari tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP yang terjun ke lokasi.

“Ketika dari jumlah korban, kemudian dampak bencana, serta kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” tegas Hasto.

Hasto menilai, peningkatan status menjadi bencana nasional bukan sekadar label, melainkan langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan status tersebut, diharapkan mitigasi bencana dapat dirancang lebih baik dengan mengedepankan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa.

PDIP juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan politik penuh kepada pemerintah agar langkah penanggulangan bencana bisa berjalan cepat dan efektif.

“Inilah yang kemudian kita dorong. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat,” ujarnya.

Selain masalah penanganan korban, Hasto menyoroti akar masalah dari bencana hidrometeorologi ini. Ia menyebut banjir di Sumatra adalah bencana ekologis yang dipicu oleh kebijakan tata ruang yang tidak terkendali, khususnya alih fungsi lahan.

Hasto secara spesifik menyinggung banyaknya material kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang.

“Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya,” kata Hasto.

Sebagai langkah jangka panjang, PDIP mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pro-lingkungan yang lebih ketat, termasuk moratorium penebangan hutan dan penghentian konversi hutan menjadi lahan sawit.

“Hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita. Bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” pungkasnya. (Bowo/Mun)