Golkar Tak Tutup Opsi 2 Fraksi untuk Capres

AKTUALITAS.ID – Wacana baru terkait syarat pencalonan presiden mulai memanaskan panggung politik. Partai Golkar secara terbuka menyetujui usulan model presidential threshold baru, di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden nantinya cukup didukung minimal oleh dua fraksi di DPR RI.

Meski memberi lampu hijau, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan satu syarat mutlak: aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Prinsipnya kami setuju saja apabila mengemuka usulan syarat pencalonan harus didukung minimal dua fraksi sebagai salah satu opsi. Selama opsi-opsi itu bukan didasari dari tafsir yang bertentangan dengan putusan MK,” tegas Doli, Rabu (23/9/2026).

Doli menekankan bahwa Golkar saat ini sedang melakukan exercise politik untuk mencari formula yang tepat. Langkah ini diambil untuk merespons putusan MK yang sebelumnya telah menghapuskan ambang batas pencalonan presiden, namun dengan satu catatan penting: DPR harus melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering).

Catatan dari MK tersebut bertujuan agar Pilpres mendatang tidak menghasilkan calon pasangan tunggal, namun juga mencegah jumlah pasangan calon yang terlalu membeludak.

“Kami sedang mencari formula yang tepat. Putusan MK memang menghapuskan ambang batas, namun ada perintah agar pencalonan nanti tidak menghasilkan calon tunggal dan tidak terlalu banyak calon,” jelas Doli.

Isu mengenai syarat dukungan dua fraksi ini pertama kali dilempar ke publik oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Paloh mengaku telah menerima sejumlah masukan terkait perombakan sistem presidential threshold, di mana dukungan fraksi di parlemen dijadikan patokan baru untuk menggantikan syarat persentase kursi atau suara nasional yang lama.

Wacana ini diprediksi akan mengubah peta koalisi secara drastis, memaksa partai-partai di parlemen untuk segera membangun kesepakatan sejak dini demi mengamankan tiket pencalonan di Pilpres mendatang. (Andrey/Mun)