Doli: Pemilu Serentak Bikin Rakyat Bingung

AKTUALITAS.ID – Usai gonjang-ganjing penghapusan dan perubahan ambang batas (threshold), publik kembali dikejutkan dengan manuver baru dari Senayan. DPR RI kini tengah menggodok wacana radikal: “menceraikan” kembali Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang selama ini digelar serentak.

Wacana ini dilempar langsung oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menjelang pembahasan RUU Pemilu, Doli secara terang-terangan mendesak agar desain pemilu serentak dibongkar total. Menurutnya, Pileg, Pilpres, dan Pilkada haram untuk disatukan lagi.

“Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan,” tegas Doli, Selasa (22/9/2026).

Bukan tanpa alasan, Doli membongkar tiga “cacat” utama pemilu serentak yang selama ini merugikan rakyat dan penyelenggara.

Pertama, Pemilih Gagal Fokus. Banjirnya kotak suara dan materi kampanye yang berjubel dalam satu waktu membuat konsentrasi rakyat terbelah. Rakyat dipaksa memilih banyak nama sekaligus, yang berujung pada hilangnya fokus terhadap kualitas masing-masing calon. Doli ingin rakyat bisa menguliti rekam jejak calon satu per satu di waktu yang berbeda.

Kedua, Tiket Capres Kedaluwarsa. Ini menjadi kritik paling tajam. Pemilu serentak membuat pencalonan presiden terpaksa memakai “tiket bekas” alias hasil perolehan suara Pileg lima tahun sebelumnya. Doli menilai sistem ini tidak masuk akal dan kehilangan legitimasi. Dalam lima tahun, dinamika politik sudah berubah total, sehingga dukungan partai politik tidak lagi relevan dengan aspirasi rakyat di hari H pencoblosan.

Ketiga, Beban Horor Penyelenggara. Pemisahan Pileg dan Pilpres dinilai sebagai harga mati untuk menyelamatkan panitia penyelenggara dari beban kerja yang tak manusiawi, berkaca pada banyaknya tragedi kelelahan petugas di pemilu-pemilu sebelumnya.

Bola liar RUU Pemilu kini berada di Senayan. Wacana pemisahan ini menambah daftar panjang manuver krusial DPR, setelah sebelumnya publik juga dihangatkan oleh isu penghapusan Presidential Threshold dan usulan kenaikan Parliamentary Threshold menjadi 5 persen. Apakah sejarah pemilu serentak benar-benar akan tamat di tangan anggota dewan periode ini? Patut dikawal. (Bowo/Mun)