KSAD Maruli: TNI Tak Perintahkan Bubarkan Nobar Pesta Babi

AKTUALITAS.ID – Polemik pembubaran pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” makin panas. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak akhirnya buka suara dan membantah adanya instruksi langsung dari TNI untuk menghentikan kegiatan nobar film kontroversial tersebut di sejumlah daerah.

Namun di balik bantahan itu, Maruli justru melontarkan pernyataan tajam dengan mempertanyakan sumber pendanaan produksi film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale yang menyoroti isu Papua dan deforestasi atas nama pembangunan.

Maruli menegaskan keputusan pembubaran nobar bukan berasal dari komando TNI, melainkan hasil pertimbangan pemerintah daerah demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu tanggung jawab koordinator wilayah. Mereka menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

KSAD juga menilai pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengambil langkah pengamanan apabila dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban.

Tak berhenti di situ, Maruli turut menyoroti produksi film dokumenter tersebut. Ia mempertanyakan pihak yang membiayai proses pembuatan film yang mengambil gambar hingga ke Papua.

“Orang sampai membuat video seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Coba aja. Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Maruli juga menegaskan kehadiran TNI di Papua disebut lebih banyak berorientasi pada bantuan sosial kepada masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih hingga pendidikan.

“Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Kami justru banyak hadir membantu mereka,” katanya.

Sebelumnya, pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” dilaporkan dibubarkan di sedikitnya empat lokasi berbeda. Beberapa di antaranya terjadi di Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, dan Universitas Islam Negeri Mataram di Mataram, serta di wilayah Ternate.

Film dokumenter tersebut mengangkat isu hilangnya hutan di Papua akibat ekspansi perkebunan industri yang dikaitkan dengan proyek ketahanan pangan dan transisi energi. Film itu juga menampilkan perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah leluhur mereka di tengah laju pembangunan skala besar. (Bowo/Mun)