DPR Kritik Keras BGN Soal MBG untuk Anak Indonesia di Saudi

AKTUALITAS.ID – Wacana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, menuai sorotan dari anggota DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik rencana tersebut dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan pelaksanaan program di dalam negeri terlebih dahulu.

Menurut Irma, masih banyak anak sekolah di Indonesia yang belum mendapatkan manfaat dari program MBG, sehingga fokus utama seharusnya diarahkan pada pemerataan di dalam negeri.

“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” ujar Irma, Selasa (2/6/2026).

Ia juga menekankan agar BGN memastikan efektivitas program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak, termasuk imunitas, kecerdasan (IQ), serta penurunan angka stunting sebelum memperluas ke luar negeri.

Irma meminta agar pelaksanaan program benar-benar terukur dan berbasis pada peningkatan kualitas gizi yang didistribusikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Fokus dululah urus yang di dalam negeri agar fungsi MBG di dalam negeri dapat dibuktikan,” katanya.

Selain itu, Irma menyoroti aspek kemampuan fiskal negara serta tantangan pengawasan jika program diperluas ke luar negeri. Ia juga menilai bahwa jika berbicara hak, anak-anak pekerja migran Indonesia di berbagai negara memang berhak mendapatkan program serupa, namun harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mewacanakan perluasan program MBG untuk anak sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.

Menurut Dadan, terdapat sekitar 1.000 anak pekerja migran Indonesia yang bersekolah di Sekolah Indonesia Jeddah. Ia menyebut banyak siswa antusias dengan program MBG seperti yang dijalankan di Indonesia.

“Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Dadan menambahkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika disetujui, program itu berpotensi menjadi proyek percontohan untuk wilayah lain yang memiliki pekerja migran Indonesia, seperti di Malaysia.

Meski demikian, wacana tersebut kini masih menjadi perdebatan, terutama terkait prioritas pelaksanaan program dan kemampuan fiskal negara dalam memperluas cakupan MBG ke luar negeri. (Bowo/Mun)