Pejabat Imigrasi Jakarta Barat Terjaring OTT KPK

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (3/6/2026). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu masih menutup rapat informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan maupun perkara yang sedang didalami.

“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, OTT dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Mereka yang terjaring operasi kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sesuai ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman serta mengumpulkan alat bukti guna mengungkap konstruksi perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut.

Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengaku telah mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pejabat di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

Meski demikian, Agus memilih menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK.

“Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas,” ujar Agus.

Operasi terbaru ini menambah daftar OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, KPK melakukan sejumlah operasi tangkap tangan yang menjerat pejabat daerah hingga aparatur negara di berbagai sektor.

Publik kini menunggu pengumuman resmi KPK terkait jumlah pihak yang diamankan, barang bukti yang berhasil disita, serta dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tersebut.

Jika ditemukan bukti yang cukup, KPK diperkirakan akan segera menetapkan tersangka dan mengumumkan konstruksi perkara dalam konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik mengingat operasi tangkap tangan merupakan salah satu instrumen utama KPK dalam mengungkap praktik korupsi yang dilakukan secara tertutup dan melibatkan penyelenggara negara maupun aparatur pemerintahan. (Bowo/Mun)