Kementerian Koperasi Ajukan Anggaran Rp1,88 Triliun untuk Kopdes

AKTUALITAS.ID – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Tambahan dana tersebut diajukan guna mempercepat operasional 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum serta memperkuat pengembangan koperasi nasional.

Usulan itu diperlukan karena pagu indikatif Kementerian Koperasi tahun 2027 yang ditetapkan sebesar Rp542,89 miliar dinilai belum mencukupi kebutuhan program strategis yang harus dijalankan kementerian.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam mengawal operasional ribuan koperasi desa yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Karena itu, dukungan anggaran dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan efektif.

“Kami menyadari pagu indikatif yang ditetapkan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Kementerian Koperasi dalam menjalankan seluruh amanat program, khususnya untuk mendukung percepatan operasionalisasi 80 ribu Kopdes Merah Putih dan pengembangan koperasi secara nasional,” ujarnya.

Nantinya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk dua agenda utama, yakni operasionalisasi organisasi serta penguatan dan pengembangan koperasi. Pada aspek operasional, dana akan digunakan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi publik, penguatan infrastruktur, penyusunan regulasi, hingga pengawasan internal.

Selain itu, sebagian anggaran akan dipakai untuk sosialisasi program Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Pada sisi pengembangan koperasi, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia koperasi, pengembangan digitalisasi, hingga penguatan sistem pengawasan.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi tercatat mengajukan tambahan anggaran terbesar mencapai Rp277,4 miliar.

“Dana tersebut akan digunakan untuk pemetaan potensi usaha, pendampingan produksi, penguatan kemitraan, serta pengembangan jaringan usaha berbasis klaster,” ujarnya.