Mneko Yusril Pastikan Suara Mahasiswa Tak Berhenti di Meja Audiensi

AKTUALITAS.ID – Gelombang kritik mahasiswa akhirnya mendapat respons langsung dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan usai dialog antara pemerintah dan perwakilan BEM SI yang membahas berbagai persoalan nasional, mulai dari efisiensi anggaran, harga kebutuhan pokok, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga isu militerisasi ruang sipil.

Yusril menegaskan pemerintah tidak menutup telinga terhadap kritik. Menurutnya, setiap masukan dari mahasiswa akan dirangkum dalam laporan resmi sebelum disampaikan kepada Presiden.

“Kami akan menyampaikan seluruh aspirasi yang berkembang dalam dialog ini kepada Presiden sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” tegas Yusril, Sabtu (20/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menekan pemborosan APBN, menjaga stabilitas harga bahan pokok dan BBM, mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional, menghentikan praktik militerisasi di ruang sipil, serta mengakui berbagai kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan negara.

Salah satu pembahasan yang paling menyita perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yusril secara khusus meminta penjelasan apakah mahasiswa menghendaki penghentian program tersebut atau hanya mengkritisi pelaksanaannya.

Perwakilan BEM SI menegaskan bahwa mereka tidak menolak Program MBG, melainkan meminta pemerintah memperbaiki tata kelolanya agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Yusril menyatakan pemerintah terbuka terhadap usulan penyempurnaan. Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan.

“Pemerintah tentu akan memberikan perhatian terhadap berbagai masukan yang bertujuan memperbaiki tata kelola program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat,” ujar Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Dalam pandangannya, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kelompok intelektual yang berperan memberikan masukan kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Sementara itu, BEM SI berharap dialog tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial semata. Mahasiswa meminta seluruh aspirasi yang telah disampaikan benar-benar diteruskan kepada Presiden Prabowo dan dijadikan dasar evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya berlangsung di berbagai daerah. Baik pemerintah maupun mahasiswa sepakat bahwa ruang dialog perlu terus dibuka agar kritik publik dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan nasional. (Firman/Mun)