RAPBN 2027: OIKN Kantongi Dana Jumbo Rp6,7 T

AKTUALITAS.ID – Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran jumbo untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat pagu Rp6,7203 triliun.

Angka tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan, bagian Lampiran Data Pokok RAPBN 2027, yang dikutip Kamis (20/8/2026).

Jika dibandingkan dengan APBN 2026, anggaran OIKN mengalami kenaikan. Pada 2026, OIKN mendapatkan alokasi sekitar Rp6,262 triliun.

Artinya, terdapat tambahan sekitar Rp458,3 miliar dalam RAPBN 2027.

Rp6,1 Triliun untuk Pengembangan Kawasan

Berdasarkan tabel Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) per program, sebagian besar anggaran OIKN diarahkan untuk pengembangan kawasan strategis.

Rinciannya:

Dukungan manajemen: Rp592 miliar

Pengembangan kawasan strategis: Rp6,128 triliun

Total: Rp6,7203 triliun

Porsi terbesar jelas berada pada program pengembangan kawasan strategis yang mencapai lebih dari Rp6 triliun.

Besarnya porsi tersebut menunjukkan pembangunan kawasan IKN masih menjadi fokus utama penggunaan anggaran OIKN pada 2027.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menempatkan pembangunan wilayah Kalimantan sebagai bagian penting dari strategi pemerataan ekonomi nasional.

Kalimantan diarahkan menjadi simpul strategis untuk mengurangi ketimpangan antara kawasan barat dan timur Indonesia sekaligus menjadi fondasi mewujudkan “Superhub Ekonomi Nusantara”.

Strategi tersebut mencakup pengembangan kawasan perkotaan secara terpadu, termasuk pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN dan integrasi dengan wilayah sekitarnya.

Pemerintah juga menyoroti pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan pesisir, serta penguatan jaringan konektivitas dan simpul transportasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar sekaligus menekan biaya logistik antardaerah.

IKN merupakan proyek yang mulai dikerjakan pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan proyek tersebut dengan target pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Prabowo telah memberikan instruksi untuk mempercepat pembangunan IKN.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah kunjungan perdana Prabowo sebagai Presiden RI ke IKN pada 12-13 Januari 2026.

“Bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028,” ujar Prasetyo di Malang, Selasa (13/1).

Kenaikan alokasi OIKN dalam RAPBN 2027 memperlihatkan bahwa pemerintah masih menempatkan pembangunan IKN sebagai salah satu agenda strategis.

Dengan lebih dari Rp6,1 triliun diarahkan untuk pengembangan kawasan, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya memastikan pembangunan fisik berjalan, tetapi juga membuktikan bahwa tambahan anggaran tersebut mampu mempercepat terbentuknya ekosistem IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

IKN kini memasuki fase penting: anggaran bertambah, target pembangunan dikebut, dan pemerintah dituntut menunjukkan hasil konkret dari triliunan rupiah yang digelontorkan. (Andrey/Mun)