Connect with us

NASIONAL

Prabowo Perintahkan Usut 4 Korporasi di Kalbar

Aktualitas.id -

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tentang ketahanan pangan Indonesia saat meresmikan ratusan jembatan secara virtual.
Presiden Prabowo Subianto, dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto melayangkan ancaman keras bagi korporasi yang bermain-main dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam rapat penanganan karhutla di Posko Aju Riau, Senin (24/8/2026), Presiden menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut seluruh izin usaha perusahaan yang terbukti menjadi biang kerok karhutla.

Prabowo memerintahkan seluruh lini penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga lembaga Intelijen untuk bergerak cepat menyisir indikasi keterlibatan aktor intelektual di balik perambahan dan pembakaran lahan.

“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen, selidiki! Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” tegas Prabowo di hadapan jajaran pejabat penanganan karhutla.

BACA JUGA  Prabowo Fokus Pengadaan Pesawat Tempur dan Produksi Peluru 1 miliar per tahun

Sikap tanpa kompromi ini dipertegas dengan peringatan langsung kepada para pemilik modal. “Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main,” tambahnya.

Langkah tegas Kepala Negara ini langsung disusul dengan temuan di lapangan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini terdapat empat perusahaan di Kalimantan Barat yang telah masuk dalam radar proses penyelidikan hukum.

“Ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan di Kalimantan Barat. Kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan ragu-ragu, akan kita tindak dan mungkin sampai kepada pencabutan izin,” ujar Prasetyo di Palangkaraya.

BACA JUGA  PDIP: Hemat Anggaran Jangan Sampai Ganggu Pelayanan Publik dan Picu PHK

Selain ancaman sanksi pidana dan administratif bagi perorangan maupun korporasi, pemerintah tetap membuka pintu edukasi bagi warga lokal. Prabowo menginstruksikan agar proses pembukaan lahan masyarakat diatur secara resmi melalui bantuan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta dukungan pembiayaan KUR atau koperasi—tanpa harus dibakar secara liar. (Andrey/Mun)

TRENDING