Wamen HAM Mugiyanto Tegaskan HAM Harga Mati Menuju Indonesia Emas 2045

AKTUALITAS.ID – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, cita-cita menjadi negara maju akan kehilangan makna apabila tidak dibarengi perlindungan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan yang merata.

Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto dalam Dialog Nasional Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda yang digelar Swarna Dwipa Institute di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta.

“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” tegas Mugiyanto.

Ia menilai penghormatan HAM tidak cukup diwujudkan melalui aturan hukum dan keberadaan lembaga negara semata. Lebih dari itu, nilai-nilai HAM harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, hingga praktik penyelenggaraan negara sehari-hari.

Mugiyanto juga menekankan pentingnya peran publik dalam mengawasi kekuasaan, menolak diskriminasi, memperjuangkan keadilan, serta mendorong akuntabilitas negara. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan HAM tidak berhenti sebagai slogan politik.

Dalam kesempatan tersebut, Mugiyanto turut menyinggung ambisi Indonesia untuk tampil sebagai rujukan global dalam isu hak asasi manusia. Namun, ia mengingatkan bahwa pengakuan internasional tidak bisa dibangun hanya melalui klaim dan pencitraan.

“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi pesan kuat bahwa keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, atau kemajuan teknologi. Pembangunan harus mampu menjamin hak-hak warga negara serta menghadirkan keadilan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Senada dengan itu, akademisi Frans Magnis-Suseno mengingatkan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai tanpa keadilan sosial dan pemberantasan korupsi yang serius.

Menurutnya, pembangunan akan kehilangan substansi apabila kesejahteraan masih dinikmati segelintir kelompok sementara sebagian masyarakat lainnya tertinggal.

Sementara itu, pengamat Swarna Dwipa Institute Febby Lintang menilai ukuran keberhasilan Indonesia Emas 2045 harus melampaui angka-angka ekonomi makro.

Ia menegaskan bahwa nasib kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas justru menjadi cermin peradaban sebuah bangsa.

“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” katanya.

Febby menambahkan, tolok ukur kemajuan suatu negara terlihat dari kemampuannya memberikan akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan.

Melalui forum tersebut, Swarna Dwipa Institute mendorong enam agenda besar menuju Indonesia Emas 2045, yakni penguatan persatuan, penghormatan HAM, pemerataan keadilan sosial, pemberantasan korupsi, pembangunan inklusif berkelanjutan, serta peningkatan peran generasi muda.

Pesan yang mengemuka dalam dialog itu jelas: Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun dengan pertumbuhan ekonomi semata. Keberhasilannya akan ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, menghormati HAM, memberantas korupsi, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam laju pembangunan menuju masa depan. (Mun)