Riau Diharapkan Jadi Provinsi yang Ramah Perempuan dan Anak

AKTUALITAS.ID – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta pemerintah daerah di Riau mewujudkan Provinsi Riau yang ramah perempuan dan peduli anak.

Menteri PPPA menyampaikan apresiasi atas penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) yang diraih Provinsi Riau dengan kategori Nindya, serta penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk beberapa wilayah seperti Kota Siak, Pekanbaru, dan Dumai.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2025 di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

“Ini adalah hasil dari komitmen kolektif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Namun capaian ini bukan tujuan akhir, kita harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan dan anak,” kata Arifah Fauzi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Menteri menyoroti potensi besar perempuan dan anak sebagai kekuatan penggerak transformasi sosial dan ekonomi.

Data BPS 2024 menunjukkan bahwa perempuan mencakup 49,5 persen penduduk Indonesia dan anak-anak mencapai 28,4 persen.

Di Riau, 69 persen penduduk perempuan berada dalam usia produktif.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Riau yang masih di bawah rata-rata nasional, serta angka perkawinan anak yang justru mengalami kenaikan di tahun 2024.

“Kami mencatat bahwa IPG Riau tahun ini berada pada angka 89,32, dan masih perlu peningkatan, terutama di wilayah-wilayah seperti Rokan Hulu dan Pelalawan. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dalam Simfoni PPA tahun ini masih cukup tinggi, dengan 1.072 kasus kekerasan terhadap anak dan 254 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini menjadi pengingat bahwa kerja kita masih belum selesai. Di sinilah pentingnya sinergi dan kolaborasi pentaheliks,” kata Menteri Arifah Fauzi.

Untuk mempercepat pencapaian target nasional, KemenPPPA mencanangkan tiga program prioritas, yakni pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang memperkuat DRPPA/KRPPA di desa dan kelurahan, perluasan layanan Call Center SAPA 129, serta pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.

Menteri PPPA menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam implementasi ketiga program ini.  (Ari Wibowo/goeh)