Gelombang Demo Terkait Rolling Jabatan Direspon Bupati Mimika

AKTUALITAS.ID – Bupati Mimika, Johannes Rettob, memberikan klarifikasi tegas terkait gelombang unjuk rasa mengenai perombakan (rolling) jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dalam arahannya, Bupati mengindikasikan adanya upaya pihak tertentu yang ingin mengganggu harmonisasi hubungan antara dirinya dengan Wakil Bupati.
​
“Niatnya untuk memecah belah saya dengan bupati, seolah-olah semua keputusan itu saya dan wakil bupati tidak tahu apa-apa,” tegas Bupati saat memimpin apel gabungan OPD di Lapangan Kantor Puspem, Senin (30/3/2026).
​
Bupati mensinyalir adanya pola lama yang dimainkan oknum tertentu untuk menciptakan instabilitas internal. Ia menyebut telah mengantongi sejumlah nama yang diduga menjadi penggerak isu tersebut.
​
“Ini pemain-pemain lama yang biasa kasih perang bupati sama wakil. Saya yakin pasti ada dan mungkin ada di antara kamu. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan di luar kalian. tapi saya sudah curiga ada beberapa nama yang saya dapat, hati-hati. Pemain-pemain lama, biasa. Mungkin istilahnya belum move on,” ungkapnya.
​
Guna menepis tudingan intervensi pihak ketiga, Ia menjamin seluruh proses mutasi dan penetapan jabatan dilakukan secara transparan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Johannes Rettob juga menegaskan kendali penuh atas akun birokrasi tersebut berada di tangannya.
​
“Bupati tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Akun dari BKN saya pegang sendiri, jadi saya usulkan dan kirimkan nama-nama ke BKPSDM supaya mereka input di sistem, dan saya cek dulu sebelum upload,” jelasnya.
​
Menurut Bupati, kendala teknis yang muncul dalam proses pelantikan murni merupakan persoalan administratif pada sistem MyASN, seperti ketidaksinkronan riwayat karier atau dokumen kepangkatan yang belum terunggah, dan bukan karena faktor politis.
​
Johannes meminta seluruh ASN tetap fokus pada pelayanan publik dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ia memastikan setiap kebijakan strategis kepegawaian selalu dikonsultasikan bersama Wakil Bupati.
​
“Bapak ibu, jangan curiga, semua itu ada di tangan saya, hasilnya saya diskusi dengan wakil bupati, kemudian kita usulkan melalui BKPSDM. Tetapi sebelumnya harus dikirim ke akun saya dulu. Kalau benar saya upload, kalau salah saya suruh ganti,” pungkasnya.
​
(Ahmad/goeh)