POLITIK
Mendagri Tito Perintahkan Kajian Internal untuk Peluang Hapus Parliamentary Threshold
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan respon terhadap potensi penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.
Tito menegaskan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan para ahli.
“Sebagai bagian dari pemerintah, saya telah memerintahkan staf di Kemendagri untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) guna merespons hal ini,” ujar Tito usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa FGD yang akan dilaksanakan tidak hanya melibatkan internal kementerian, tetapi juga akan mengundang ahli tata negara untuk memberikan insight dan masukan yang komprehensif.
Setelah kajian selesai, Tito berjanji akan membahas hasilnya dengan kementerian lain sebelum disampaikan dalam rapat kerja di DPR.
“Apapun hasilnya, nanti akan kita bawa ke rapat tingkat pemerintah dan kementerian/lembaga terkait seperti Setneg dan Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, kami baru akan menyampaikan pendapat ini ke DPR,” tambah Tito.
Peluang penghapusan Parliamentary Threshold sebelumnya diungkapkan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Ia menyebut bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden juga dapat berimplikasi pada pembatalan ambang batas parlemen, memberikan harapan bagi partai politik, terutama untuk Partai Bulan Bintang.
“Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold, yang juga mengarah pada pembatalan parliamentary threshold. Ini memberi secercah harapan bagi partai politik,” ucap Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, pada hari Selasa (14/1/2025).
Dengan langkah kajian yang diambil oleh Kemendagri, dinamika politik di Indonesia yang berkaitan dengan ambang batas parlemen akan semakin menarik untuk diikuti. (Damar Ramadhan)
-
POLITIK29/06/2026 17:00 WIBSafari Politik Jokowi dan PSI Berpotensi Timbulkan Kegaduhan
-
NASIONAL29/06/2026 06:00 WIBPDIP Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihentikan
-
POLITIK29/06/2026 11:00 WIBPartai Buruh Oleng Dihantam Badai Pengunduran Diri 1,3 Juta Kader
-
NASIONAL29/06/2026 16:37 WIBKPK Lakukan OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau
-
POLITIK29/06/2026 09:00 WIB64 Guru Besar Desak Hentikan Intimidasi Mahasiswa
-
JABODETABEK29/06/2026 06:30 WIBSIM Keliling Jakarta Senin 29 Juni
-
EKBIS29/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Naik Lagi
-
NASIONAL29/06/2026 16:30 WIBGus Yaqut Masih Dirawat di RS Polri, KPK Siapkan Tahap II Kasus Korupsi Kuota Haji