Tito Minta DKPP Bergerak Sebelum Pelanggaran Terjadi

AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melontarkan pesan penting kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di tengah persiapan menghadapi agenda demokrasi mendatang, Tito menegaskan bahwa menjaga integritas penyelenggara Pemilu jauh lebih penting daripada sekadar menghukum pelanggar setelah masalah terjadi.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya pendekatan pencegahan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Menurut Tito, ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengawas etika bukanlah banyaknya kasus yang diputus atau banyaknya pelanggar yang dijatuhi sanksi. Sebaliknya, keberhasilan sejati adalah ketika pelanggaran bisa dicegah sehingga tidak ada penyelenggara Pemilu yang tersandung masalah hukum.

“Keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tetapi bagaimana orang tidak masuk penjara karena melanggar. Prinsip pencegahan harus diperkuat,” tegas Tito.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin penguatan sistem pencegahan menjadi prioritas utama menjelang tahapan Pemilu berikutnya.

Sebagai lembaga penjaga etika penyelenggara Pemilu, DKPP dinilai memiliki posisi strategis untuk mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak dini. Tito menilai langkah preventif akan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti besarnya tantangan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki jutaan pemilih dan ribuan penyelenggara Pemilu yang tersebar dari kota besar hingga daerah terpencil.

Meski kompleks, Tito mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang selama ini tetap berjalan relatif baik dan menjadi simbol penting partisipasi rakyat dalam menentukan arah bangsa.

Menurutnya, Pemilu merupakan satu-satunya momentum di mana seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik secara nasional.

Selain mendorong penguatan pencegahan, Tito juga meminta peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Edukasi, pembinaan, serta penguatan pemahaman mengenai aturan dan etika dinilai menjadi faktor penting untuk menekan potensi pelanggaran.

Tak hanya itu, ia juga menekankan perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar DKPP dapat menjalankan fungsi pengawasan etik secara optimal.

“Saya mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan lebih maju dalam berpikir bagaimana mencegah pelanggaran sejak awal, mumpung proses Pemilu berikutnya belum dimulai,” ujar Tito.

Acara HUT ke-14 DKPP tersebut turut dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, serta Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang mengikuti kegiatan secara virtual.

Pesan Tito menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil Pemilu, tetapi juga oleh integritas para penyelenggara yang mengawal seluruh prosesnya. Pencegahan, bukan sekadar penindakan, kini menjadi kata kunci yang terus didorong untuk menjaga marwah Pemilu Indonesia. (Bowo/Mun)