Isu Reshuffle? Golkar:Kabinet Prabowo-Gibran Baik-Baik Saja

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dengan tegas membantah adanya kerenggangan hubungan di dalam internal Kabinet Merah Putih (KMP) yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025), Sarmuji meyakini bahwa hubungan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terjalin dengan baik dan tidak ada indikasi perselisihan yang dapat mengganggu stabilitas kabinet.

“Saya rasa enggak, ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” ujar Sarmuji.

Komentar ini disampaikan Sarmuji untuk merespons berbagai spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan adanya perombakan kabinet (reshuffle) dalam waktu dekat. Namun, terkait isu reshuffle, Sarmuji menyatakan Partai Golkar tidak memiliki informasi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.

“Kalau itu kami tidak tahu ya karena itu wewenang penuh Pak Presiden. Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden,” tegasnya.

Menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Sarmuji menilai hal tersebut sebagai aspirasi yang wajar dari sebagian masyarakat. Ia mengatakan bahwa aspirasi tersebut akan dibahas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain ya mungkin saja boleh-boleh saja, tapi itu sekali lagi nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Sarmuji.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pada Selasa (3/6) memberikan sinyal reshuffle kabinet mungkin saja terjadi, mengingat Presiden Prabowo memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya. Sementara itu, pada Senin (2/6/2025), Presiden Prabowo sendiri telah memberikan peringatan keras kepada para pejabat yang tidak mampu mengemban tugasnya untuk segera mengundurkan diri. (Ari Wibowo/Mun)