Waketum Golkar: Tuduhan ‘Penipu’ ke Bahlil Tak Berdasar

AKTUALITAS.ID – Aksi demonstrasi yang menyambut kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/6/2025) terkait aktivitas pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, menuai tanggapan dari Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengapresiasi semangat demokrasi yang ditunjukkan para pendemo, namun menyayangkan kurangnya pemahaman mereka terhadap akar permasalahan. “Kami memberi apresiasi terhadap aksi tersebut, sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kami sangat menyayangkan karena yang melakukan aksi tersebut tidak menguasai anatomi masalah yang sebenarnya,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (9/6/2025).

Idrus menjelaskan bahwa para pendemo seharusnya melakukan verifikasi faktual. Ia menegaskan izin usaha pertambangan (IUP) produksi PT Gag Nikel diterbitkan jauh sebelum Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM.

“IUP produksinya itu terbit tahun 2017, saat Menteri ESDM masih dijabat oleh Ignasius Jonan. Sedangkan Pak Bahlil baru masuk ke pemerintahan tahun 2019 sebagai Kepala BKPM dan baru menjabat Menteri ESDM belakangan,” jelas Idrus, membantah tuduhan “Bahlil penipu” yang dialamatkan kepadanya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus merasa keberatan dengan tudingan yang dialamatkan kepada Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia, dengan sebutan penipu, manipulator, dan aktor perusak lingkungan. Menurut Idrus, justru Bahlil menunjukkan tanggung jawabnya dengan bertindak cepat meninjau langsung lokasi tambang.

“Yang terjadi justru menunjukkan Pak Bahlil cepat bertindak secara nyata dengan meninjau langsung ke lokasi, sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya,” ungkap Idrus. Ia menilai Bahlil sebagai pemimpin otentik yang terbiasa melihat akar masalah dengan cermat melalui komunikasi langsung dengan masyarakat dan pihak terkait, serta bukan tipe pemimpin yang menghindari masalah.

Idrus pun mengajak semua pihak untuk bersikap objektif dalam menilai kebijakan pemerintah, khususnya isu pertambangan di kawasan timur Indonesia. “Saya mengajak segenap anak bangsa untuk dapat melihat segala sesuatu sesuai konteks anatomi masalah secara faktual dan komprehensif, sehingga mampu mengedepankan sikap yang objektif, proporsional dan bijak bagi kemaslahatan bangsa,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)