Idrus Marham: Kepala Negara Tak Layak Dihina

AKTUALITAS.ID – Polemik film dokumenter Pesta Babi terus memantik perdebatan publik. Di tengah pro dan kontra yang berkembang, Partai Golkar mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak boleh berubah menjadi kebebasan tanpa batas yang mengabaikan etika kebangsaan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada perdebatan setuju atau tidak setuju terhadap isi film. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebebasan berekspresi dijalankan dengan tanggung jawab terhadap fakta, data, dan kepentingan bangsa.

“Kebebasan berekspresi, berkarya, meneliti, dan menyampaikan kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Tetapi kebebasan itu harus dibarengi tanggung jawab untuk menghadirkan fakta dan kebenaran yang utuh,” kata Idrus, di kutip Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kritik yang dibangun di atas data dan argumentasi yang kuat akan menjadi energi positif untuk memperbaiki kebijakan publik. Sebaliknya, narasi yang tidak lengkap atau disampaikan secara emosional berpotensi memicu kebingungan, polarisasi, bahkan perpecahan di tengah masyarakat.

Idrus mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia berdiri di atas fondasi ideologi, konstitusi, dan etika kebangsaan. Karena itu, kritik terhadap pemerintah maupun kepala negara tetap harus menjaga norma kesopanan dan rasa hormat.

“Demokrasi memberikan ruang kritik. Tetapi demokrasi juga terikat oleh nilai, ideologi, dan etika kebangsaan. Tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Idrus juga menyoroti gaya kritik yang dilontarkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo. Ia menilai penggunaan kata-kata yang dianggap tidak pantas terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak mencerminkan tradisi demokrasi yang sehat.

“Kritik harus rasional dan berbasis argumen. Menggunakan bahasa yang tidak sopan kepada kepala negara tentu sangat tidak pantas,” tegasnya.

Pernyataan Idrus menambah panas diskursus publik yang belakangan berkembang seputar film dokumenter Pesta Babi. Di satu sisi, sebagian kalangan menilai karya tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi. Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan akurasi fakta, dampak sosial, serta persatuan bangsa.

Golkar menegaskan bahwa seluruh wilayah Nusantara merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, setiap kritik, karya, maupun ekspresi publik seharusnya tetap berpijak pada semangat kebangsaan dan tujuan memperkuat demokrasi, bukan memperdalam perpecahan.

Perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pun diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring menguatnya perhatian publik terhadap film dokumenter yang menjadi pusat kontroversi tersebut. (Bowo/Mun)