Dasco Tegaskan Partai Politik Belum Putuskan Wacana Pilkada Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan fraksi-fraksi di DPR saat ini masih terus mengkaji dan melakukan simulasi terhadap sejumlah usulan serta model pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2029. Dasco menegaskan hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh partai politik terkait hal tersebut.

“Saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (28/7/2025).

Pernyataan Dasco ini disampaikan sebagai respons terhadap usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Dasco, simulasi serupa juga dilakukan oleh Partai Gerindra, sama seperti fraksi atau partai lainnya.

Dasco menjelaskan pada waktunya, setiap fraksi di DPR akan menyampaikan sikap resmi mereka. Hal ini tidak hanya terkait usulan pilkada melalui DPRD, tetapi juga mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pemisahan pemilu.

“Nah mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing. Sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu,” imbuh Dasco.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), secara terbuka mendorong evaluasi total terhadap sistem pilkada langsung. Dalam pidatonya di acara puncak Hari Ulang Tahun (Harlah) PKB ke-27 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam, Cak Imin menyampaikan keinginannya agar pemilihan kepala daerah bisa ditunjuk oleh pemerintah pusat atau maksimal dipilih oleh DPRD. Usulan ini bahkan telah ia sampaikan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madaratnya,” kata Cak Imin, yang juga menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. “Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air,” tambahnya. (Ari Wibowo/Mun)