Kinerja Buruk, Koalisi Sipil Desak Presiden-DPR Pecat Anggota KPU

AKTUALITAS.ID – Gelombang kritik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI semakin menguat. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai lembaga demokrasi dan politik mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI agar merekomendasikan pemecatan seluruh anggota KPU periode 2022 – 2027 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, menilai KPU berulang kali melahirkan kebijakan kontroversial, mulai dari upaya merahasiakan dokumen pencalonan presiden hingga persoalan etika para komisionernya. “Kami merasa penting bagi Presiden untuk meninjau kembali kinerja KPU dan melaporkannya ke DKPP,” ujar Mike dalam konferensi daring, Minggu (21/9/2025).

Koalisi menilai kelembagaan KPU sarat persoalan mendasar yang memicu banyak masalah pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Kasus dugaan pelanggaran etika Ketua KPU, penggunaan jet pribadi, serta kebijakan yang tidak transparan disebut telah merusak kepercayaan publik.

Selain desakan pemecatan, koalisi juga meminta DPR segera melakukan revisi UU Pemilu demi memperbaiki mekanisme seleksi anggota KPU yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada integritas. Bahkan, mereka mengusulkan moratorium pengisian jabatan anggota KPU hingga regulasi baru disahkan.

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mendukung tuntutan ini. Menurutnya, inilah momentum tepat untuk membenahi proses seleksi penyelenggara pemilu yang selama ini sarat kompromi politik. “Penyelenggara yang bermasalah adalah buah dari proses seleksi yang problematik. Ini saatnya dilakukan penataan,” tegas Titi.

Desakan ini menegaskan bahwa reformasi KPU tak bisa ditunda lagi. Publik berharap transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara pemilu segera dipulihkan agar kepercayaan terhadap demokrasi tetap terjaga. (Ari Wibowo/Mun)