Turun Gunung untuk PSI, Pengamat: Jokowi Post Power Syndrome

AKTUALITAS.ID – Mantan Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan ke Lampung pada akhir Juni 2026 memunculkan beragam spekulasi politik. Di tengah posisinya yang tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, langkah tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai upaya mempertahankan pengaruh politik pasca kekuasaan.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai kemunculan kembali Jokowi dalam aktivitas politik akan sulit dilepaskan dari berbagai tafsir yang berkembang di masyarakat.

“Langkah Jokowi yang dijadwalkan turun gunung di Lampung sontak memantik tafsir politik yang beragam. Bagi sebagian kalangan, ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sinyal bahwa gairah politiknya belum benar benar padam meski masa jabatan telah berakhir,” kata Saiful kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, publik memiliki alasan untuk mempertanyakan tujuan dari aktivitas tersebut. Apalagi langkah itu dilakukan ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Publik mulai bertanya, untuk apa langkah ini dilakukan sekarang? Apakah ini bagian dari strategi besar yang belum sepenuhnya terbuka ke publik, atau menunjukkan bayang bayang kekuasaan yang masih sulit dilepaskan?” ujarnya.

Saiful berpandangan setiap aktivitas politik mantan presiden akan selalu mendapat perhatian lebih karena pengaruh yang masih dimilikinya di tengah masyarakat.

Akademisi tersebut menilai keaktifan mantan presiden dalam arena politik dapat memunculkan kesan adanya upaya menjaga pengaruh, terutama ketika figur tersebut masih memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan saat ini.

“Ketika mantan presiden yang telah menjabat dua periode kembali aktif secara politis, wajar jika publik melihatnya bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan upaya mempertahankan pengaruh,” tuturnya.

Dirinya juga menyoroti munculnya spekulasi yang mengaitkan langkah Jokowi dengan posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan politik dari figur sebesar Jokowi tetap memiliki daya dorong yang signifikan dalam peta politik nasional.

“Banyak yang menduga langkah ini berkaitan dengan upaya memperkuat posisi politik keluarga. Dalam politik Indonesia yang masih kental dengan patronase, dukungan figur besar seperti Jokowi tentu memiliki daya dorong yang luar biasa,” jelasnya.

Selain itu, Saiful menyinggung hubungan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jika peran Jokowi hanya sebatas simbolik di dalam partai, pengaruh politik yang dimiliki belum tentu dapat dimaksimalkan.

“Dalam logika politik praktis, posisi simbolik sering kali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan,” katanya.

Pada bagian akhir, Saiful mengingatkan yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi Jokowi, melainkan juga etika politik pasca kekuasaan di Indonesia.

“Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan. Jika tidak, publik akan terus mempertanyakan apakah ini tentang negara atau sekadar perpanjangan pengaruh,” pungkasnya.