Koalisi Gemuk Prabowo Lemahkan Pengawasan terhadap Pemerintah

AKTUALITAS.ID – Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengingatkan stabilitas politik yang terlalu kuat berpotensi mengurangi fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pasalnya, Besarnya dukungan partai politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa konsekuensi terhadap kualitas demokrasi.

“Model koalisi besar sudah menjadi pola yang berulang dalam politik Indonesia sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan Presiden Joko Widodo, hingga pemerintahan Prabowo saat ini,” katanya dikutip dari kanal YouTube miliknya, Rabu (24/6/2026).

Dirinya menilai, keberadaan koalisi besar memiliki sisi positif karena mampu menciptakan stabilitas politik dan mempermudah pelaksanaan program pembangunan. Dukungan luas dari partai politik juga membuat pemerintah lebih mudah memperoleh persetujuan dalam berbagai agenda strategis.

“Di satu sisi, kondisi itu positif karena menunjukkan kerja sama kolektif antarelite dan partai politik untuk mendukung program pemerintah,” kata Adi.

Namun menurutnya, stabilitas yang terlalu dominan dapat memunculkan persoalan baru. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada di dalam pemerintahan, ruang kritik dan pengawasan berpotensi semakin mengecil.

“Bahaya dari stabilitas yang terlalu kuat adalah berkurangnya kelompok kelompok kritis yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Kehadiran kelompok yang berada di luar pemerintahan diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan tetap berjalan sesuai kepentingan publik.

Menurut Adi, risiko terbesar dari minimnya pengawasan adalah munculnya kebijakan yang tidak memperoleh koreksi secara memadai.

“Ketika ada kebijakan yang dianggap tidak tepat atau merugikan masyarakat, harus ada kekuatan politik yang mampu memberikan kritik sebagai bagian dari check and balance,” tuturnya.

Menurut pandangannya, demokrasi tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga keseimbangan antara kekuatan pemerintah dan kelompok pengawas. Karena itu, dirinya mengingatkan pentingnya menjaga ruang kritik dan perbedaan pandangan dalam sistem politik nasional agar fungsi kontrol terhadap kekuasaan tetap berjalan.

“Tanpa keseimbangan tersebut, kualitas demokrasi berpotensi mengalami penurunan meski kondisi politik terlihat stabil,” tandasnya.